Purbaya Effect: Bukti Kebangkitan Ekonomi atau Sinyal Gelembung Baru di Pasar Modal Indonesia?
PWMJATENG.COM, SURAKARTA – Dalam enam bulan terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus rekor baru dan tekanan jual investor asing mulai mereda. Pergantian Menteri Keuangan menjadi salah satu faktor yang disebut memicu optimisme pasar, fenomena yang kemudian dikenal sebagai “Purbaya Effect.”
Ekonom Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si., menilai penguatan pasar tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi psikologis investor, bukan karena perubahan fundamental ekonomi yang signifikan.
Menurutnya, pasar memandang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki gaya kepemimpinan fiskal yang lebih agresif dalam mendorong realisasi anggaran dibanding pendahulunya, Sri Mulyani, yang dikenal sangat berhati-hati.
“Pasar melihat Pak Purbaya sebagai menteri yang mengejar realisasi anggaran. Itu sinyal riil bagi perekonomian, dan investor meresponsnya secara positif,” ujarnya, Senin (15/12).
Anton menegaskan bahwa penguatan IHSG saat ini lebih mencerminkan ekspektasi masa depan, bukan kondisi ekonomi yang telah benar-benar berubah. Investor yang masuk masih didominasi oleh investor finansial, sementara investasi langsung di sektor riil memerlukan waktu lebih panjang.
Arah kebijakan fiskal yang dinilai lebih pro pertumbuhan dan berani dalam eksekusi anggaran menjadi faktor utama kepercayaan pasar.
Kebijakan penyaluran kredit sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai mendorong perbankan menurunkan suku bunga. Namun, sektor swasta masih cenderung menahan ekspansi.
“Daya beli belum sepenuhnya pulih dan kondisi global masih penuh ketidakpastian. Efek kebijakan ini tidak bisa instan. Paling cepat dampaknya terlihat pada triwulan pertama 2026,” jelasnya.
Di sisi konsumsi rumah tangga, pemerintah telah menggulirkan berbagai stimulus seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi upah, program magang, hingga perpanjangan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Meski demikian, pemulihan daya beli dinilai masih berjalan bertahap dan sangat bergantung pada pergerakan sektor riil.
Anton juga menyoroti kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan dana sitaan hasil korupsi. Presiden memutuskan agar dana tersebut tidak seluruhnya masuk kas negara untuk belanja jangka pendek, melainkan dialokasikan ke program strategis seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
“Presiden tidak tergoda menggunakan dana sitaan korupsi untuk kepentingan jangka pendek. Dana itu dimasukkan ke LPDP untuk beasiswa dan riset. Ini investasi jangka panjang yang hasilnya baru terasa puluhan tahun ke depan,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan keberanian pemerintah mendorong transformasi ekonomi berbasis inovasi, meniru langkah negara-negara maju seperti Cina yang sejak dekade 1980–1990 telah berinvestasi besar di bidang riset dan pendidikan.
Di sektor hulu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan efek ekonomi. Permintaan komoditas pangan tertentu meningkat, mendorong petani menyesuaikan pola tanam. Selain itu, pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menyerap tenaga kerja muda, khususnya lulusan gizi dan akuntansi.
Meski demikian, Anton mengingatkan bahwa perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan berat pada 2026, mulai dari ketidakpastian global, tekanan fiskal, hingga kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana. Stagnasi harga komoditas dunia juga membatasi ruang fiskal pemerintah.
Namun, ia tetap optimistis Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran lima persen.
“Indonesia itu secara alamiah bisa tumbuh 5 persen. Selama arah kebijakan konsisten dan eksekusinya nyata, pertumbuhan di atas 5 persen masih sangat mungkin,” pungkasnya.
Kontributor: Al/Humas
Editor: Al-Afasy
