PWMJATENG.COM, Surakarta – Aksi mahasiswa dengan tagar #IndonesiaGelap kembali menggema di media sosial dan jalanan, memicu perdebatan publik yang tajam. Fenomena ini bahkan memunculkan narasi tandingan #IndonesiaTerang yang, menurut kajian Data and Democracy Research Hub, Monash University Indonesia, dibangun oleh pemangku kepentingan strategis.
Co-Director Data and Democracy Research Hub, Ika Idris, menyoroti respons pemerintah terhadap kritik publik. “Alih-alih menjadikan kritik sebagai masukan, pemerintah justru membalasnya dengan membangun narasi tandingan,” ujarnya.
Pernyataan kontroversial juga muncul dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut laporan CNNIndonesia, ia menanggapi aksi #IndonesiaGelap dengan pernyataan tajam, “Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia.”
Gerakan mahasiswa yang terus berlangsung menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap masa depan bangsa. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Aidul Fitriciada Azhari, menilai bahwa penggunaan istilah “gelap” menggambarkan ketidakpastian yang dirasakan mahasiswa.
“Aksi ini adalah bentuk partisipasi publik yang bermakna dan tidak boleh dicurigai sebagai gerakan yang ditunggangi pihak tertentu,” tegas Aidul.
Namun, tudingan bahwa aksi mahasiswa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu terus mencuat. Dilansir dari Suara.com, aksi ini disebut-sebut ditunggangi oleh lembaga swadaya masyarakat. Akan tetapi, hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak memiliki bukti kuat. Aksi ini merupakan inisiatif masyarakat sipil tanpa keterkaitan dengan pendanaan USAID yang sudah dihentikan sejak era Presiden Donald Trump.
Baca juga, Jadwal Imsakiyah Ramadan 2025 se-Jateng
Aidul juga menegaskan pentingnya ruang publik bagi demonstrasi mahasiswa. “Demonstrasi adalah hak demokratis. Tidak perlu dicurigai sebagai aksi bayaran. Yang utama adalah bagaimana demonstrasi ini menjadi wadah penyaluran aspirasi dan pemikiran secara terbuka,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa dalam konsep meaningful participation, publik memiliki hak untuk didengar (right to be heard), dipertimbangkan pemikirannya (right to be considered), serta mendapatkan penjelasan dari pemerintah (right to be explained). Oleh sebab itu, ia menilai bahwa respons pemerintah seharusnya bersifat rasional dan dialogis, bukan justru membangun opini yang mendiskreditkan aksi mahasiswa.
“Gerakan mahasiswa, meskipun ada yang mencoba memanfaatkannya, tetaplah bagian dari artikulasi aspirasi. Mereka menyampaikan pemikiran, bukan bertindak anarkis. Jika mereka punya tuntutan, maka jawablah dengan dialog yang rasional,” jelasnya.
Aidul juga menanggapi istilah “Indonesia Gelap” yang digunakan mahasiswa. Menurutnya, pernyataan tersebut seharusnya menjadi bahan diskusi yang lebih mendalam.
“Jika mahasiswa mengatakan Indonesia gelap, tanyakan mengapa mereka berpikir demikian. Saya kira yang mereka maksud adalah ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah dalam menjamin masa depan mereka,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa mahasiswa saat ini sedang berada dalam fase persiapan memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, mereka menuntut kepastian mengenai masa depan yang lebih baik.
“Mereka membutuhkan jaminan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Namun, jika kondisi negara dipenuhi dengan korupsi, oligarki semakin kuat, serta kelas menengah yang makin tertekan, maka wajar jika mereka menyuarakan ketidakpuasan,” pungkasnya.
Aksi mahasiswa ini menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan ruang diskusi yang sehat. Pemerintah diharapkan dapat merespons aspirasi mahasiswa dengan pendekatan yang lebih rasional dan dialogis, bukan sekadar membangun narasi tandingan yang berujung pada polarisasi publik.
Kontributor : Fika
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
