PDM Jepara Didapuk Jadi Koordinator Hukum dan HAM se-Karesidenan Pati, Ini Langkah Strategisnya!
PWMJATENG.COM, Jepara – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Karesidenan Pati menggelar pertemuan koordinasi lintas daerah di Aula PKU Muhammadiyah Mayong, Jepara, pada Ahad (3 Agustus 2025 M/8 Shafar 1447 H). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan lima kabupaten, yakni Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora. Suasana berlangsung hangat dan penuh semangat.
Dalam pertemuan tersebut, PDM Jepara secara resmi ditunjuk sebagai Koordinator Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) se-Karesidenan Pati. Penunjukan ini mendapat sambutan positif dari seluruh peserta dan dianggap sebagai langkah awal untuk memperkuat sinergi antar-majelis hukum dan HAM di wilayah eks-Karesidenan Pati.
Mahendra Perwira Putra, Ketua Majelis Hukum dan HAM PDM Jepara, menegaskan bahwa penunjukan tersebut bukan hanya mandat struktural, tetapi juga memiliki dimensi moral yang mendalam. “Ini bukan sekadar amanah struktural, tetapi juga menjadi panggilan moral untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hukum, dan nilai-nilai HAM dapat lebih terasa dalam kerja-kerja persyarikatan di akar rumput,” tegas Mahendra.
Pertemuan ini menjadi ajang bertukar pikiran dan pengalaman antar-Majelis Hukum dan HAM dari lima kabupaten. Para peserta juga menyusun agenda bersama guna memperkuat peran Muhammadiyah dalam menjawab persoalan hukum dan sosial yang kian kompleks di masyarakat.
Baca juga, Pandangan Muhammadiyah terhadap Qunut Subuh dan Sujud Sahwi: Edukasi Fikih dalam Praktik Salat Jamaah Lintas Mazhab
Dengan adanya struktur koordinasi ini, para pimpinan berharap terbentuk jejaring kerja yang solid dan saling mendukung antar-daerah. Setiap program, advokasi, maupun upaya pembelaan terhadap hak warga, diharapkan bisa berjalan lebih sistematis, terpadu, dan berkesinambungan.
Rokhman Adi Putera Nugraha, perwakilan dari Bidang Non Litigasi Majelis Hukum dan HAM, menyampaikan bahwa penunjukan ini akan dijalankan dengan semangat kolaboratif. Ia menambahkan, “Penunjukan ini bukan sekadar kehormatan, tetapi juga menjadi panggilan dakwah untuk memastikan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia berjalan seiring dengan semangat Muhammadiyah dalam membela yang lemah.”
Seluruh peserta menaruh harapan besar agar langkah koordinatif ini tidak hanya memperkuat posisi Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah di wilayah Karesidenan Pati, tetapi juga menjadi model percontohan konsolidasi lintas-daerah di bidang hukum dan HAM.
Kegiatan ditutup dengan penegasan pentingnya menjaga ukhuwah dan komunikasi yang berkelanjutan antar-PDM. Semua pihak sepakat bahwa kerja sama ini harus terus diperkuat demi menghadirkan keadilan substantif di tengah masyarakat.
Kontributor : Edi
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
