Pancasila dan Alat Politik Rezim

Pancasila dan Alat Politik Rezim

Oleh : Rudi Pramono, S.E.*

PWMJATENG.COM – Selamanya Hari Lahir Pancasila akan terus menjadi polemik sebetulnya tanggal 1 Juni 1945 atau 18 Agustus 1945? Dalam sejarah tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno menyampaikan usulannya tentang dasar negara yang kemudian muncul istilah Pancasila, sementara itu secara resmi Pancasila sesuai teks yang ada sekarang diputuskan oleh BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Manakah yang paling tepat? Kita buat ibarat anak kita, kita memperingati kelahiran anak ketika dia dilahirkan dari rahim ibunya, bukan ketika orang tuanya memberikan nama anak itu. Begitu pula dengan Pancasila yang secara utuh beserta sila-silanya itu dilahirkan/diputuskan secara konstitusional oleh BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah mendengarkan dan mengkaji usulan-usulan para tokoh termasuk Bung Karno.

Artinya apa? Keputusan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila adalah Keputusan Politik Rezim saat ini, Pancasila selalu diidentikkan dengan Bung Karno yang berarti pemikiran politik Bung Karnolah yang dipilih oleh Rezim ini, beberapa tahun lalu pernah geger RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang berhaluan pikiran Bung Karno yang memeras Pancasila menjadi Tri Sila (Sila terakhir : Ketuhanan Yang Berkebudayaan, yang secara filsafat berbau atheisme) dan diperas lagi menjadi Eka Sila (Gotong Royong) menjadi tafsir tunggal Pancasila, persis ketika pada masa orba Pancasila jadi tafsir tunggal untuk menggebuk lawan politik yang dianggap anti pembangunan.

Baca juga, Menjadi Tamu Allah dengan Bekal Takwa Menuju Insan Paripurna

Di setiap orde pemerintahan Pancasila dimanipulasi oleh rezim politik, sekarang sebagai alat untuk menggebuk lawan politik yaitu ‘ Islam’ sederet peristiwa yang melukai umat Islam terjadi mulai dari RUU HIP, KM50, pembubaran FPI dan HTI, isu komunisme, tuduhan politik identitas yang tertuju pada ‘Islam’, Salam Pancasila yang menohok Aqidah umat lagi-lagi atas nama toleransi, tuduhan radikalisme hanya kepada ‘Islam’, Islamophobia, dll.

Sebetulnya kalau Rezim ini ingin mengacu pada ideologi bung Karno yang kuat pembelaannya terhadap kaum marhaen (simbol rakyat kecil tertindas) kalau diamalkan luar biasa namun ternyata dalam praktik politiknya bertolak belakang berpihak pada kapitalis (oligarki ekonom) seperti dalam UU Cipta Kerja.

Perlu evaluasi kembali arah kiblat bangsa ini mulai dari : penentuan Hari Lahir Pancasila yang tepat, Ideologi Pancasila merupakan nilai etis tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pancasila adalah pemersatu namun jangan sampai berujung pada pendangkalan aqidah

Islam bukanlah musuh Pancasila, karena tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan nilai-nilai Islam. Dalam Maqashid asy Syariah Tujuan Syariah ada 5 :

1. Hifzhud Diin (Menjaga Agama)-> Ketuhanan
2. Hifzhun Nafs (Menjaga Jiwa Manusia)-> Kemanusiaan
3. Hifzhun Nasl (Menjaga Keturunan, Kelangsungan)-> Persatuan
4. Hifzhul ‘Aql (Menjaga Akal)-> Hikmat Kebijaksanaan
5. Hifzhul Maal (Menjaga Harta dan Milik)-> Keadilan Sosial

Pancasila bukan ‘Jalan Kiri’ juga bukan ‘Jalan Kanan’ tapi ‘Jalan Lurus’ (Bung Hatta).

*Ketua MPI PDM Wonosobo.

Editor : M Taufiq Ulinuha