Mensejahterakan Bangsa Adalah Amanat Konstitusi, Bukan Sekadar Kata-kata
PWMJATENG.COM, BANDUNG — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa upaya memajukan kesejahteraan bangsa merupakan kewajiban konstitusional bagi seluruh penyelenggara negara. Penegasan ini disampaikan dalam Pidato Utama Milad ke-113 Muhammadiyah yang digelar di Universitas Muhammadiyah Bandung, Selasa (18/11).
Dalam amanatnya, Haedar menyoroti bahwa kesejahteraan bukanlah istilah normatif yang bisa diucapkan begitu saja, melainkan amanat yang tertulis jelas dalam UUD 1945 dan harus diwujudkan dalam kehidupan nyata masyarakat.
“Ikhtiar untuk membangun kesejahteraan bangsa adalah implementasi dari perintah konstitusi, yakni memajukan kesejahteraan umum… Perintah konstitusi itu bukan normatif, tetapi punya kekuatan otoritatif yang kuat,” tegasnya.
Menurut Haedar, kata-kata dalam Pembukaan dan butir-butir UUD 1945 adalah kristalisasi jiwa, cita-cita, dan perjuangan para pendiri bangsa. Karena itu, amanat tersebut tidak boleh berhenti pada tataran retorika.
Haedar menegaskan bahwa kewajiban mewujudkan kesejahteraan adalah beban moral dan legal bagi seluruh penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah.
Pewujudan kesejahteraan harus hadir dalam bentuk tindakan nyata, bukan sekadar narasi, termasuk narasi yang mudah beredar di media sosial.
Menurutnya, tindakan nyata lebih kokoh dan sahih dalam memajukan bangsa.
Haedar juga menjelaskan bahwa kesejahteraan memiliki dua dimensi yang harus dipenuhi secara seimbang:
1. Dimensi Materi (Lahiriah)
Kecukupan ekonomi, kemakmuran, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Dimensi Non-Materi (Sosial-Spiritual)
Makna hidup, karakter, relasi sosial, keamanan sosial, dan ketentraman batin.
Meski beberapa survei global menempatkan Indonesia cukup tinggi dalam indeks kebahagiaan yang banyak ditopang dimensi non-materi, Haedar menilai bahwa aspek ekonomi tetap harus diperkuat.
Karena itu, ia mendesak perlunya akselerasi pembangunan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial yang masih nyata.
Haedar menyambut baik political will pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan. Ia menilai program-program seperti Koperasi Desa Merah Putih, penguatan UMKM, serta kedaulatan pangan harus dikawal dengan serius agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat bawah.
Dengan kerja maksimal pemerintah dan seluruh elemen rakyat, Haedar optimistis kesejahteraan bangsa dapat segera terwujud.
Dalam rangkaian Resepsi Milad ke-113 Muhammadiyah, diserahkan Muhammadiyah Award 2025 kepada Yendra Fahmi sebagai Pengusaha Dermawan Kolaboratif. Selain itu, Muhammadiyah meluncurkan E-Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (E-KTAM) sebagai inovasi untuk mempermudah masyarakat bergabung menjadi anggota persyarikatan.
Editor: Al-Afasy
