Menjadi Nakhoda Zaman Literasi Bergerak

David Efendi, Ketua Serikat Taman Pustaka

“Para pemberantas buta huruf itu telah mendirikan stadion akal dan stadion batin…sedapat mungkin dari umur 6 tahun sampai mati masuk lobang kubur…hendaknya dia tetap melek huruf.”
(Sukarno, Proklamasi Bebas Buta Huruf 1962 di Jakarta)

Tidak ada yang lebih optimis selain berbicara dengan kaum muda. Karenanya, menghadiri setiap sesi diskusi baik kecil atau besar kelompok pelajar seperti IPM ini menjadi energi besar bangsa ini yang tak boleh padam. Kaum muda adalah nakhoda, bukan freerider republik ini. Kaum muda inilah yang sedang mengagendakan peran peran yang akan diembannya untuk memajukan bangsa ini. Energi keagamaan kaum muda ini jelas dapat dikembangkan sebagai ekspresi organik dari situasi kehidupan dan juga sebagai aspirasi kelas sosial yang ingin melipatgandakan pengaruhnya di dalam masyarakat modern. Karenanya, gerakan dan visi transformasi paling memungkinkan disandang gerakan pelajar atau gerakan pemuda. Salah satu ekspresi keterlibatan kaum muda ini dapat ditengok secara impiris dalam pergerakan literasi lima tahun terakhir ini di berbagai sudut rumah Indonesia.

Pelajaran sejarah salalu punya makna progresif di zamannya. Salah satu penggalan sejarah literasi juga disemai di dalam persyarikatan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Adalah HM Moktar secara explisit menekankan perpustakaan umum di lingkungan Persyarikatan (Muhammadiyah Kudus pernah punya “Perpustakaan Rakyat”) mempunyai karakter (1) inklusif artinya tidak punya tendensi ruang baca-belajar ini hanyalah untuk anggota Muhammadiyah semata; (2) aksesibel yang artinnya bacaan dapat diperoleh secara murah bahkan cuma-cuma. Ini juga kemudian dilanjutkan oleh salah satu putra pengurus Taman Pustaka yaitu Dauzan Farook dengan Mabulirnya dengan platform gerakan pasca kemerdekaanya: terobosan itu adalah perpustakaan yang pro aktif, gratis, tanpa birokrasi.

Kita kita lihat anak-anak muda berbondong-bondong melibatkan diri dalam urusan literasi yang saya sebut sebagai zaman literasi bergerak. Zaman sekarang ini sudah banyak tumbuh perpustakaan komunitas yang suka berbagi bahan bacaan secara gratis bahkan tanpa syarat sebagaimana yang dilakukan ratusan taman pustaka/pustaka/komunitas/Rumah Baca dan berbagai nama-nama kreatif sejenisnya. Luar biasa, Literasi benar-benar telah dimaknai sebagai pekerjaan terkait pendalaman-pendalaman pengetahuan dan praktik kehidupan yang bermakna. Bukan hanya soal buku-buku, tetapi segala tata kehidupan manusia.

Sang Perintis dan Penggerak Literasi

Marx Muda, Darwis, Pram muda, Tirto, Tan Malaka, Kartini, Sukarno dan seterusnya di zaman bergerak, mereka pada dasarnya telah meletakkan pilar pilar bangsa yang melek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Radikalisasi gerakan islam berkemajuan Dahlan dan nilai kesadaran berbangsa adalah satu peristiwa besar yang kita semua wajib meneladaninya. Kiai Dahlan adalah salah satu pahlawan pergerakan literasi bangsa ini. Kiprahnya memajukan akal pikiran bangsa adalah paten. Menurut banyak sumber, Kiai Dahlan mendirikan lembaga pendidikan sebelas tahun lebih dulu dari Ki Hajar Dewantara (1921).

Pendirian sekolah oleh Kiai Dahlan dihitung dari tahun keanggotaannya dalam Boedi Oetomo yakni antara tahun 1908-1909, ia mendirikan sekolah yang pertama secara formal yakni Madrasah Ibtidaiyyah. Sekolah tersebut dikelola secara modern dengan metode dan kurikulum baru: antara lain diajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada awal abad 20.

Meski berbeda tahun, anggaplah peristiwa itu memang terjadi pada tahun 1911-, sekolah yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini tercatat sebagai sekolah pertama yang berusaha mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Bahkan atas inovasinya dalam metode mengajar dan kurikulum, Kiai Dahlan didakwa menyeleweng dari Islam oleh sebagian umat Islam yang beku pikirannya.

Pada 1913, Kiai mendirikan ruang kelas di sebelah timur. Barulah pada 1919 ruang kelas dipindahkan ke sebelah selatan Masjid Gedhe di atas tanah hibah dari Sultan yang kemudian dinamakan Sekolah Dasar Muhammadiyah Pawiyatan. Perkembangan sekolah yang didirikan Kiai Dahlan semakin pesat, seiring dengan pendirian organisasi Muhammadiyah. Bahkan pada 1922, tahun bersamaan dengan Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, sekolah Muhammadiyah telah berdiri di berbagai tempat. Satu tahun sebelum Kiai wafat, tahun 1922 (1923), 8 jenis sekolahan telah didirikan Muhammadiyah dengan 73 orang guru dan 1.019 orang siswa. Sekolah itu adalah Opleiding School di Magelang (Jawa Tengah), Kweek School di Magelang dan Purworejo (Jawa Tengah), Normaal School di Blitar, NBS di Bandung (Jawa Barat), Algemeene Midelbar School di Surabaya (Jawa Timur), TS di Yogyakarta, Sekolah Guru di Kotagede (Yogyakarta), dan Hoogere Kweek School di Purworejo (Jawa Tengah). Sudah tentu ini belum termasuk sekolah yang berada di Kauman, Lempuyangan, Suronatan, dan Karangkajen, yang semuanya di Yogyakarta.

Will to literate telah disemai oleh penggerak bangsa sejak pra revolusi kemerdekaan Bangsa. Tan Malaka mendirikan Sekolah Rakyat di Semarang (1921) untuk mengajarkan literasi (keberaksaraan) bagi ‘rakjat djelata’ dan ‘rakjat djembel.’ keberdayaan dalam literasi diimani akan menjadikan orang-orang mau bekerja untuk kemajuan bangsa. Sementara, KH Dahlan mendirikan lembaga memajukan bangsa berupa sekolah corak ‘nasionalis’ tahun 1911 sebelum Muhammdiyah berdiri. ini adalah model pemberkuasaan bangsa, bukan sekedar pemberdayaan.Ki Hadjar Dewantara mendirikan taman siswa tahun 1922 (bersamaan dengan tahun pendirian taman pustaka Muhammadiyah). Keaksaraan atau literasi diyakini sebagai basis kesadaran identitas, ideology, rasionalitas, komodern-an, dan kemajuan. Pemerintah colonial menganggap gerakan keaksaraan/literasi ini seperti bara api yang sulit dipadamkan di zaman “kemadjoean”

Berikutnya, kiprah perintis literasi oleh Sukarno. Pada tanggal 14 Maret 1948, Presiden Soekarno mencanangkan Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Dalam suasana perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno mengatakan: “Bukan saja kita menang di medan perang, tetapi juga dalam hal memberantas buta huruf kita. Dalam suasana kecamuk perang, pemerintah Soekarno masih sempat menyelenggarakan kursus PBH di 18.663 tempat, yang melibatkan 17.822 orang guru dan 761.483 orang murid. Sedangkan yang digelar secara independen berjumlah 881 tempat dengan 515 orang guru dan 33626 murid. Pada tahun 1960, Bung Karno kembali mengeluarkan komado: Indonesia harus terbebas dari buta-huruf hingga tahun 1964. Seluruh rakyat pun dimobilisasi untuk mensukseskan ambisi tersebut. Banyak orang yang pandai baca-tulis dikerahkan untuk mengajar secara sukarela. Organisasi masa banyak dilibatkan untuk mensukseskan program luhur ini. Hasilnya sungguh menakjubkan: pada tanggal 31 Desember 1964, semua penduduk Indonesia usia 13-45 tahun (kecuali yang ada di Irian Barat) dinyatakan bebas buta huruf (Ali, 2007). Dari hasil program pemerintahan Soekarno ada dua yang perlu dicatat: 1. Adanya komitmen kuat pemerintahan saat itu untuk menempatkan pemberantasan buta-huruf sebagai bagian dari perjuangan nasional yang tidak boleh dikesampingkan. 2. Adanya proses pelibatan dan mobilisasi rakyat dalam mensukseskan pemberantasan buta huruf. Pada pemerintahan berikutnya Indonesia mengalami pasang surut di dunia pendidikan, Pada tahun 2011, angka buta huruf di Indonesia masih mencapai 8,3 juta jiwa atau 4,79 persen dari total penduduk Indonesia berusia 15-45 tahun.

Sementara Komisi Nasional Perlindungan Anak melaporkan, hingga tahun 2011 (dan data 2017 menunjukkan ada akses yang tak merata terkait literasi), masih ada 11,7 Juta anak Indonesia yang tidak pernah tersentuh pendidikan dasar. Pada tahun 1964, jumlah buta huruf untuk penduduk usia 13-45 tahun (kecuali Irian Barat) dinyatakan NOL. Nah, pada tahun 2011, misalnya, untuk penduduk usia 15-45 tahun, jumlahnya malah mencapai 8,3 juta orang. Kedua, pemerintahan sejak Orde Baru hingga sekarang ini kurang menganggap penting pemberantasan buta huruf. Pada masa Orde Baru, masih ada program pemberantasan buta-huruf yang disebut Program Paket ABC. Tetapi program itu murni hanya bersandar pada birokrasi pemerintah. Nyaris tidak ada mobilisasi rakyat secara massif. Di masa pasca reformasi, program pemberantasan buta-huruf malah nyaris tidak terdengar.

Dalam banyak ulasan, di beberapa negara lain memiliki kebijakan khusus, kaum buta-huruf yang menolak terlibat dalam pemberantasan buta huruf dikenai hukuman. Di Rusia, penolakan untuk ikut kursus pemberantasan buta huruf diancam hukum denda, kerja paksa, kehilangan kartu makanan. Di Turki, pemerintah mengumumkan bahwa lapangan kerja di pemerintah hanya tersedia bagi orang-orang yang dapat membaca dan menulis. Kendala kedua adalah bahwa pemerintah tidak menganggap pendidikan sebagai senjata memajukan bangsa. Pada kenyatannya, sekarang ini pendidikan terjebak dalam logika pasar. Lembaga pendidikan telah berubah fungsi, yakni dari tugas mencerdaskan bangsa menjadi instrumen untuk memenuhi dahaga kaum bermodal di dalam lapangan pekerjaan. Selain itu juga terdapat beragam kebijakan perbukuan yang cukup produktif di beberapa negara seperti di India, di Korea selatan, di Australia, dan lainnya.

Menjadi Nakhoda Zaman

Sebagai ikhtiar gerakan pelajar berkemajuan, tidak ada pilihan lain, Muhammadiyah atau Aisyiyah harus bekerja keras, dengan dedikasi tinggi, dan dengan daya kreatifitasnya, harus menjadi pelopor gerakan literasi masysrakat di republik ini. Kita harus akhiri tragedi nol baca, tragedy lima belas ribu jiwa/penduduk Indonesia mengantri satu buku.. Mengapa ini penting? karena salah satu titik terlamah yang berhasil kita identifikasi ada di persoalan rendahnya etos membaca-menulis dan berimplikasi pada melemahnya kekuatan kebudayaan. Tanpa peran itu semua, bagaimana mungkin kita berimajinasi peningkatan daya saing bangsa atas bangsa-bangsa lain di dunia? Bagaimana mungkin kita akan menyempurnakan visi profetik yang disandangkan kepada pengikut Nabi Muhammad, sang pemulia wahyu Iqra’.

Menjadi nakhoda itu pasti meresikokan diri dalam hidup seperti para perintis yang dikisahkan di atas. Tetapi sebenarnya, mengikuti arus atau terbawa arus perubahan justru adalah resiko paling besar yang harus ditanggung oleh kelompok pengikuti (follower). Kita adalah ummat terbaik, ummat terpilih yang seharusnya menjadi khalifah, menjadi pelopor sejak dalam kandungan. Keterlibatan dan mengambil resiko dalam dunia gerakan aksara atau gerakan literasi oleh zaman now disebutnya. Mengambil resiko, berani susah dan mengorbankan kebahagiaan personal adalah ciri-ciri nakhoda dalam perang menggerakkan zaman ilmu. Zaman ilmu adalah masyarakat yang dicita-citakan oleh Islam-masyarakat dengan visi profetik untuk kemaslahatan dan kemuliaan hidup. Sehingga, memilih jalan menjadi ‘driver’ dalam gerakan literasi yang kian marak adalah panggilan suci, panggilan jihad yang layak diperjuangkan karena jihad ini adalah jihad memuliakan kehidupan. Memuliakan gerakan literasi berarti memuliakan kehidupan seluruh manusia.

Dengan memilih jalan menjadi nakhoda, menjadi pendobrak, maka kerja-kerja transformasi sosial akan menjadi pekerjaan maha berat yang hasilnya pun tidak langsung bisa dinikmati dalam hitungan tahun atau decade, maka bekerja keraslah sebagai pegiat literasi di zaman bergerak ini. Sebagai penutup, politik etis hari ini adalah mengenai bagaimana memberi ruang kebangkitan dunia literasi sebagai kontruksi baru identitas diri (anak muda), menggerakkan transformasi sosial-kultural, menumbuhkambangkan nasionalisme dan agenda berkemajuan. Identitas zaman now dan iman modern itu disebut “literasi”. Inilah revolusi harapan yang layak diperjuangkan.

Semoga ada manfaatnya.