Membaca Masa Depan Indonesia, FKSB Gelar Diskusi Bahas IKN dan Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
PWMJATENG.COM, Semarang – Menghadapi isu perpindahan Ibu Kota Negara baru (IKN) yang tengah berkembang di tengah masyarakat, Forum Komunikasi Ormas Kota Semarang Bersatu (FKSB) selenggarakan diskusi pada Sabtu (16/6) di Hotel Radja Semarang. Diskusi dengan tema “Masa Depan Indonesia dengan Adanya Kebijakan IKN dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden” tersebut bertujuan untuk membuka cakrawala berfikir masyarakat menghadapai isu yang saat ini terjadi.
Diskusi menghadirkan 3 narasumber, Ketua PCNU Kota Semarang, Dr. Anasom, M.Hum., M.H.; Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Tengah (IJTI Jateng) yang juga sebagai Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah (MPI PWM Jateng), Dr. Teguh Hadi Prayitno, M.M., M.Hum., M.H.; dan Sekretaris Kesbangpol Kota Semarang, Joko Hartono, STP, MSI.
Dalam paparan materi dari narasumber pertama, Anasom menjelaskan sejak dulu perpindahan Ibu Kota negara sudah sering terjadi di negara lain seperti Rusia, Australia, India dan negara lainnya sebagai salah satu jalan yang diambil untuk solusi pemerataan ekonomi, penduduk, dan pembangunan.
“Pepindahan IKN menjadi solusi dan kebutuhan Indonesia untuk meratakan sentra di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga ekonomi tidak hanya tumbuh di Jakarta,” ujarnya.
Kemudian, Teguh Hadi Prayitno selaku narasumber selanjutnya menyatakan yang harus diperhatikan dari pembangunan IKN adalah aspek lingkungan dan kepastian anggaran digunakan sebagaimana mestinya.
“Pengawasan harus dilakukan secara ketat agar amanah, tidak terjadi penyimpangan dan korupsi,” tegas Teguh
Bahkan untuk pemerataan pembangunan di seluruh tanah air, Teguh mengusulkan agar kantor kementrian disebar.
Baca juga, BEM STIKes Muhammadiyah Tegal Adakan Pelatihan Design Grafis untuk Mahasiswa
“Misalnya kantor Kementrian Lingkungan hidup di Sumatra, Kementrian Kelautan di Sulawesi, Kementrian Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di Papua dan sebagainya,” usul Teguh.
Selanjutnya Joko Hartono dalam kesempatannya menyampaikan berbagai data kenapa perlu IKN pindah. Pertama dari 260 juta penduduk Indonesia 150 juta atau sekitar 56 persen berada di pulau Jawa, padahal Kalimantan 5 kali lipat lebih luas. Kemudian lahan pertanian yang semakin menyempit sebagai salah satu sumber mata pencaharian terbesar masyarakat. Adapun yang ketiga data dari segi ekonomi menunjukan 59 persen konsmumen dan produsen terbesar berada di Jawa sementara di Kalimantan hanya 8 persen.
“Dari data yang ada, lantas akan terus berlanjutkah Jawa sebagai segala pusat di Indonesia? Sementara pulau yang lain juga ada potensi sebagai tempat pemerataan ekonomi, penduduk, dan tempat lapangan kerja,” ujar Joko Hartono.
Kemudian dari berbagai data yang ada membuat masyarakat membuka pemikiran agar pindahnya IKN bisa menjadi pusat pemerataan segala aspek di luar Jawa. Namun dengan pertimbangan berupa pengawasan serius terhadap proses perpindahan agar tidak ada kasus korupsi.
Sementara itu, Ketua FKSB AM. Jumai, SE, MM berharap dengan diskusi publik ini dapat menambah wawasan dan memberi manfaat bagi semua yang hadir.
Kontributor : Iman
Editor : Redaksi
