PWMJATENG.COM, Yogyakarta – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah sekaligus Koordinator Program INKLUSI ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, menyoroti masih kuatnya praktik diskriminasi terhadap kelompok rentan di masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Mainstreaming Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) yang diselenggarakan oleh PP ‘Aisyiyah di Aula SM Tower, Yogyakarta, Rabu (6/8/25).
“Diskriminasi masih terjadi terhadap identitas tertentu seperti agama, ras, warna kulit, status pernikahan, dan sebagainya,” tegas Tri Hastuti. Ia menyatakan bahwa aktor pelaku diskriminasi bukan hanya individu, tetapi juga bisa negara melalui kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat.
Dalam paparannya, ia menyebutkan bahwa diskriminasi bukan hanya menyasar perempuan, tetapi juga dapat terjadi kepada laki-laki. “Diskriminasi bisa dialami siapa saja, termasuk laki-laki dalam kondisi atau identitas tertentu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tri Hastuti menegaskan pentingnya inklusi dalam konteks disabilitas. Menurutnya, inklusi disabilitas harus dipahami sebagai proses sekaligus kondisi yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam proses ini, setiap penyandang disabilitas, dengan segala bentuk keragaman yang mereka miliki, harus diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dan bermakna dalam pembangunan.
Baca juga, Pandangan Muhammadiyah terhadap Qunut Subuh dan Sujud Sahwi: Edukasi Fikih dalam Praktik Salat Jamaah Lintas Mazhab
“Mereka harus dilibatkan secara penuh dalam pengambilan keputusan, memperoleh akses terhadap layanan publik, serta kontrol atas sumber daya,” terang Tri Hastuti. Ia menekankan bahwa partisipasi tersebut harus terjadi secara adil, setara, inklusif, dan berkelanjutan.
Tri juga menyayangkan masih minimnya perhatian terhadap kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan kelompok disabilitas. Menurutnya, pendekatan GEDSI perlu menjadi kerangka utama dalam penyusunan kebijakan di berbagai tingkatan, termasuk dalam pembangunan desa, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
“Pembangunan yang tidak memperhatikan inklusi akan melahirkan ketimpangan yang terus-menerus,” ucapnya. Ia menilai bahwa keadilan sosial hanya dapat tercapai jika semua warga, tanpa terkecuali, memperoleh perlakuan yang sama dalam hak dan kesempatan.
PP ‘Aisyiyah melalui program INKLUSI berkomitmen untuk terus mendorong transformasi kebijakan yang lebih inklusif. Program ini mengusung prinsip partisipasi bermakna bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, dalam berbagai sektor pembangunan.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
