Kinerja Keuangan Muhammadiyah Jateng Unggul, LPPK Targetkan 100 Persen KPI Akhir Tahun
PWMJATENG.COM, Semarang – Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah memaparkan capaian kinerja tahun 2025 dalam forum rapat pleno PWM Jateng. Presentasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi kinerja Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) PWM Jateng yang dilaksanakan pada Rabu.
Sekretaris LPPK PWM Jawa Tengah, Ardi Setiyanto, menjelaskan bahwa laporan kinerja kali ini menyoroti capaian indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) pada kuartal ketiga. Menurutnya, capaian KPI berada di kisaran 70 hingga 80 persen.
“Capaian ini cukup bagus. Namun, kami tetap akan melakukan perbaikan di sejumlah aspek agar pada akhir tahun 2025 bisa mencapai target 100 persen,” ujar Ardi saat menyampaikan laporan di hadapan pleno PWM Jateng.
Selain capaian KPI, LPPK juga melaporkan perkembangan audit terhadap Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) di Jawa Tengah. Audit dilakukan oleh kantor akuntan publik independen.
Hasilnya, laporan keuangan beberapa AUM dan BUMM memperoleh opini “wajar tanpa pengecualian”. Predikat tersebut menandakan bahwa kondisi keuangan usaha Muhammadiyah dinilai sehat dan dikelola secara akuntabel.
“Ini bukti bahwa tata kelola keuangan AUM dan BUMM Muhammadiyah di Jawa Tengah berjalan baik. Ke depan, kami akan menindaklanjuti hasil review dan memperluas audit agar semua amal usaha bisa dipantau kondisi keuangannya,” kata Ardi.
Dalam forum pleno, LPPK menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti laporan keuangan AUM di bawah PWM Jawa Tengah. Lembaga ini juga akan memperkuat koordinasi dengan beberapa majelis serta lembaga yang memiliki potensi besar dalam pengelolaan dana organisasi.
Baca juga, Integrasi Media: Kunci Sukses Reputasi Digital Organisasi
Harapannya, di akhir tahun seluruh AUM di Jawa Tengah telah diaudit secara menyeluruh. Dengan begitu, kondisi keuangan yang akurat dapat diketahui, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Muhammadiyah.
Namun, LPPK PWM Jawa Tengah mengakui masih ada pekerjaan rumah besar. Hingga saat ini, baru sekitar 60 persen LPPK di tingkat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) yang aktif menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan keuangan.
“Sisanya, 40 persen LPPK PDM masih belum aktif. Kami berkomitmen untuk bersinergi dengan pimpinan daerah agar ke depan ada kegiatan yang melibatkan mereka, sehingga fungsi pengawasan di tingkat bawah dapat berjalan optimal,” ungkap Ardi.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena keberadaan LPPK di tingkat daerah sangat menentukan penguatan tata kelola keuangan Muhammadiyah secara menyeluruh. Dengan sistem yang aktif dan terhubung, laporan keuangan dari tingkat bawah dapat lebih mudah diawasi dan dilaporkan secara berjenjang ke PWM.
PWM Jawa Tengah menyambut baik laporan kinerja LPPK ini. Pleno memandang langkah-langkah yang ditempuh lembaga tersebut sudah sejalan dengan visi besar Muhammadiyah dalam mengelola amal usaha secara profesional, modern, dan transparan.
Melalui capaian kuartal ketiga, LPPK optimistis dapat menutup tahun 2025 dengan hasil maksimal. Target 100 persen KPI dinilai realistis apabila konsistensi pembinaan, audit, dan aktivasi lembaga di daerah terus ditingkatkan.
“LPPK akan terus memperkuat sinergi dan melakukan pendampingan. Kami berharap pada akhir tahun nanti semua target tercapai dan Muhammadiyah Jawa Tengah semakin dipercaya dalam pengelolaan keuangannya,” tegas Ardi.
Kontributor : Devy
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
