Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Antara Teks, Konteks, dan Realitas Sosial
PWMJATENG.COM – Isu kepemimpinan perempuan dalam ruang publik kerap menjadi perdebatan panjang di kalangan umat Islam. Sebagian pihak berpendapat bahwa perempuan tidak layak menduduki jabatan strategis, baik di lembaga pemerintahan maupun organisasi masyarakat, dengan alasan merujuk pada teks Al-Qur’an dan hadis Nabi. Namun, sebagian lain menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan justru dibenarkan sepanjang memiliki kapasitas, kompetensi, serta kepantasan dalam mengemban amanah publik.
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Jumari, dalam sebuah tausiyahnya menyampaikan bahwa persoalan ini sesungguhnya sudah lama menjadi bahan diskusi. Ia mencontohkan, dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid 3, pernah muncul pertanyaan tentang bagaimana jika seorang perempuan diangkat menjadi direktur rumah sakit atau memimpin lembaga di lingkungan Muhammadiyah.
Menurutnya, alasan yang sering digunakan untuk menolak kepemimpinan perempuan biasanya mengacu pada ayat Al-Qur’an dalam Surah An-Nisa ayat 34:
ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ
yang artinya, “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan.” Selain itu, ada pula hadis Nabi yang menyebutkan bahwa apabila suatu masyarakat dipimpin oleh seorang perempuan, maka akan terlihat tanda-tanda kehancuran.
Namun, Jumari menegaskan bahwa memahami ayat dan hadis tidak cukup dengan melihat teks secara parsial. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan kontekstual agar tidak terjadi bias penafsiran.
Menyelisik Makna Kepemimpinan dalam Al-Qur’an
Ayat tentang ar-rijaalu qawwamuna ‘alan-nisaa sesungguhnya berbicara tentang relasi suami-istri dalam rumah tangga. Ayat itu, kata Jumari, tidak serta-merta berlaku untuk menafikan kepemimpinan perempuan di ruang publik. Bahkan, kepemimpinan suami dalam rumah tangga pun memiliki syarat khusus. Pertama, suami memiliki keunggulan tertentu dibanding istrinya. Kedua, suami menafkahkan sebagian hartanya.
Artinya, kepemimpinan dalam Islam tidak hanya soal gender, tetapi juga soal kualitas diri. Seorang pemimpin, siapapun dia, harus memiliki keunggulan dan kedermawanan. “Kalau dua syarat ini dipenuhi, akan berlaku rumus pemimpin royal, anak buah loyal,” tutur Jumari.
Perempuan dari Masa Jahiliah hingga Era Modern
Secara historis, perempuan pada masa jahiliah memang dipandang rendah dan ditempatkan di posisi marginal. Bahkan di Indonesia menjelang kemerdekaan, perempuan seringkali dibatasi perannya hanya sebatas “dapur, kasur, dan sumur.” Dalam budaya Jawa dikenal dengan ungkapan masak, macak, manak.
Baca juga, Fungsi Rasionalitas dalam Memahami Syariat Islam
Namun perkembangan zaman membawa perubahan besar. Kaum perempuan kini memiliki kompetensi luar biasa di berbagai bidang. Muhammadiyah, menurut Jumari, sejak awal berdiri justru telah mendorong kemajuan perempuan. KH Ahmad Dahlan bahkan mendorong kaum perempuan untuk menempuh pendidikan hingga menjadi dokter, sekaligus memberi kesempatan tampil di ruang publik.
Teladan Sejarah: Ratu Bilqis dan Negeri Saba’
Narasi kepemimpinan perempuan juga dapat ditemukan dalam kisah Ratu Bilqis. Al-Qur’an menggambarkan Negeri Saba’ sebagai negeri yang makmur, damai, dan penuh berkah:
بَلْدَةٌۭ طَيِّبَةٌۭ وَرَبٌّ غَفُورٌۭ
yang artinya, “Negeri yang baik dan Tuhan Yang Maha Pengampun.” (QS. Saba’: 15). Negeri tersebut dipimpin oleh seorang perempuan, yaitu Ratu Bilqis.
Kisah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam sejarah Islam tidak pernah dipandang tabu. Menolak kepemimpinan perempuan hanya karena faktor jenis kelamin, kata Jumari, sama saja dengan sikap ahistoris, yakni menutup mata terhadap bukti sejarah.
Prinsip Kepemimpinan: Amanah bagi Semua
Hadis Nabi yang masyhur juga menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang melekat pada setiap orang, tanpa membedakan gender:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
Dengan demikian, kepemimpinan dalam Islam tidak pernah dibatasi hanya untuk laki-laki. Justru yang menjadi tolok ukur adalah kapasitas, kompetensi, dan kepantasan.
Ukuran Kepemimpinan dalam Ruang Publik
Jumari menegaskan, kepemimpinan perempuan di ruang publik sangat mungkin dan dibenarkan selama memenuhi tiga syarat utama:
- Kapasitas, yaitu kemampuan intelektual dan keterampilan untuk menjalankan amanah.
- Kompetensi, yaitu pengalaman, keahlian, dan profesionalitas dalam mengelola tanggung jawab.
- Kepantasan dan kepatutan, yakni kesesuaian dengan konteks sosial, budaya, serta kebutuhan lembaga atau masyarakat yang dipimpin.
Dalam konteks tertentu, misalnya kepemimpinan di bidang yang sangat menuntut fisik, perempuan mungkin perlu mempertimbangkan faktor kepantasan. Tetapi dalam ruang sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pemerintahan, banyak perempuan terbukti mampu membawa keberhasilan.
Ikhtisar
Narasi panjang mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam mengajarkan bahwa agama tidak pernah menutup ruang bagi kaum perempuan untuk memimpin. Yang terpenting adalah menilai kualitas dan kapasitas, bukan sekadar jenis kelamin.
Muhammadiyah, sejak awal berdiri, telah menegaskan pentingnya peran perempuan dalam ruang publik. Sejarah Islam pun mencatat kisah sukses kepemimpinan Ratu Bilqis sebagai bukti bahwa perempuan dapat membawa negeri pada kemakmuran.
Dengan demikian, perdebatan seputar kepemimpinan perempuan seharusnya diarahkan pada substansi: apakah seseorang memiliki kapasitas, kompetensi, dan kepantasan untuk memimpin? Jika iya, Islam tidak memberikan larangan, justru mendukung kepemimpinan yang amanah dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
Kontributor : Defi Al Q
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
