DPRD Siap Dukung, Purworejo Belum Ada Perda TB-HIV
PWMJATENG.COM, Purworejo – Setelah menyelesaikan pembentukan Gerakan Masyarakat Purworejo Peduli TB-HIV (GEMPUR PUTIH) pada bulan lalu sebagai bentuk komunitas yang diharapkan mampu mengadvokasi hingga mendorong dikeluarkannya regulasi terkait penanggulangan TB-HIV baik itu berupa perbup atau perda, Community SSR `Aisyiyah Kabupaten Purworejo akhir pekan selenggarakan Pertemuan Penyusunan Roadmap Daerah Penanggulangan TB-HIV Developed Roadmap (Goal and Strategies) di Aula Hotel Sanjaya Inn Banyuurip Purworejo. Disampaikan Siti Nurhayati koordinator Community SSR `Aisyiyah Purworejo langkah agenda hari ini sebagai kelanjutan agenda-agenda lalu guna menyusun gerak dan langkah strategis untuk menyukseskan program penanggulangan TB-HIV di Kabupaten Purworejo hingga tahun 2020 mendatang.
“Forum ini berlangsung selama 2 hari 1 malam dengan peserta berjumlah 20 orang yang diharapkan dapat hasilkan road map guna memandang persiapan agenda hingga beberapa tahun ke depan dalam penanggulangan TB-HIV ini,”ujar Siti Nurhayati, Senin (30/10/17).
Adapun pesertayang ikuti yakni PD Muhammadiyah, PD `Aisyiyah, Muslimat NU, Fatayat NU, Dinsos DUKKBPPA, LSM Surya Mentari, KPAD, Setda, PKK, IBI, PMI, Dinkes, GOW, Majelis Kesehatan PDA, Dikdasmen PD Muhammadiyah, IDI, Dinpermades, PPNI, Bappeda dan Kemenag Kabupaten Purworejo.
Dalam forum ini disampaikan oleh dr. Darus sebagai Kabid P2PL Dinas Kesehatan Purworejo, Anni Mar`atus Saadah sebagai Anggota Komisi D Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat DPRD Kabupaten Purworejo dan difasilitatori oleh Muhammad Sabardi dari SR TB-HIV `Aisyiyah Jawa Tengah.
Agenda pertemuan ini mendapatkan apresiasi dari Anni Mar`atus Saadah, A.Md. perwakilan komisi D DPRD Kabupaten Purworejo bahwasanya diharapkan dapat menyusun langkah ke depan (road map) secara jelas yang sehingga dengannya penderita TB-HIV bisa dirawat dan diatasi dengan baik. “Target tahun 2030 Kabupaten Purworejo bebas TB-HIV. Tetapi hingga saat ini belum ada Perda ataupun Perbup yang menjadi regulasi penanggulangannya. Adapun selama ini baru mendompleng pada Standard Pelayanan Minimal (SPM),”ungkapnya.
Lanjutnya, kebutuhan akan regulasi sangat mendesak dan perlu untuk membuka wawasan serta pemahaman dari masyarakat yang kebanyakan masih menganggap penyakit itu penyakit tabu. “Fenomena TB-HIV ini seperti ‘kerbau mandi’. Yang mana hanya keliatan kepalanya, tidak dapat terlihat badannya atau jumlah yang lainnya lebih banyak. Sehingga itu harus kita ubah dan menjadi pekerjaan bekerjasama untuk membuka persoalan dan cari solusi tepat. Insya Allah kami siap mendorong menginisiasi adanya regulasi baik itu berupa perda atau perbup yang tentunya dengan tetap memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat,”ujarnya.
Dengan didampingi Fasilitator SR TB-HIV `Aisyiyah Jawa Tengah yakni Muhammad Sabardi peserta menggarap road map yang disiapkan untuk langkah-langkah strategis ke depannya. Ditekankan Sabardi bahwasanya keberadaan regulasi semacam perda atau perbup itu sangat penting. Dikarenakan masyarakat tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan darilintas sektor seperti OPD terkait, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Bappeda Setda dan Kemenag serta pihak lainnya. “Dengan adanya regulasi tadi yang mana akan mengatur posisi dan langkah bersama yang menjadi hal ini sebagai isu atau persoalan bersama,”ungkapnya.
Pertemuan penyusunan langkah yang disusun dalam bentuk road map ini merupakan pintu masuk dari Rencana Aksi Daerah (RAD) Dinas Kesehatan. “Pembahasan-pembahasan yang ada di RAD agar ada persamaan persepsi antara lintas OPD, semua pemangku kepentingan, komunitas TB-HIV, CSO, NGO yang peduli terhadap TB-HIV,”tambahnya.
“Harapan kami masyarakat terhadap DPRD Kabupaten Purworejo terutama Komisi D yang membidangi Kesehatan membantu terealisasikannya adanya perda atau perda inisiasi ataupun juga perbup yang nantinya memberikan regulasi terhadap penanggulangan TB-HIV ini,”pungkas Sabardi.
