Dialog IDEOPOLITOR, Muhammadiyah Karanganyar Bekali Warga Memasuki Pemilu 2019
PWMJATENG.COM, KARANGANYAR – Keberadaan persyarikatan Muhammadiyah dalam percaturan politik Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata, bahkan sejak sebelum proklamasi kemerdekaan tahun 1945 Muhammadiyah memiliki saham penting dalam menentukan arah negara melalui kontribusi politik. Memasuki tahun politik 2019 keberadaan Muhammadiyah utamanya basis warga/anggota persyarikatan yang didirikan KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 ini menjadi “rebutan” para pelaku kontestasi politik. Guna menambah wawasan dan pendidikan politik kepada warga, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Dialog Ideologi, Politik dan Organisasi” (IDEOPOLITOR) Ahad (24/02) bertempat di halaman SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar.
Kegiatan dialog yang dihadiri hampir 800 orang peserta dengan mengambil tema “Kontribusi Strategis Warga Muhammadiyah Dalam Politik Kebangsaan dan Kemerdekaan Republik Indonesia” menurut Ketua PDM Karanganyar Drs. H. Muh. Samsuri, M.SI., mempunyai peran penting dan strategis. “Dengan mengambil tema ini kami mengingatkan tentang peran tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam bidang politik, bahkan pada awal-awal merintis kemerdekaan Indonesia”.
Muh. Samsuri juga menegaskan kembali kepada seluruh warga yang hadir pada acara dialog yang menhadirkan pembicara dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. H. Muhammad Busyro Muqoddas, M.Hum. dan Drs. H. Achmad Dahlan Rais, M.Hum. ini terkait pentingnya peran warga Muhammadiyah untuk aktif dalam kerja-kerja politik kekinian.
Jalannya dialog dan penyampaian materi dari pembicara yang berlangsung sekitar 2,5 jam dipandu oleh moderator Sarilan M. Ali, M.Pd. yang juga sekretaris PDM Karanganyar.
Materi pertama disampaikan oleh Dr. H. Busyro Muqoddas, M.Hum. yang memaparkan hasil penilitian dan berdasar pengalaman serta pengamatan berbagai kondisi politik di Indonesia khususnya pasca pemilu 2014 hingga menjelang pemilu 2019 ini.
Menurut Busyro dari data yang dimilikinya menunjukkan bahwa produk hasil pemilu menempatkan CSO (Civil Social Organization) pada kekuatan minor/kecil dalam menikmati kebijakan pemerintah. “Jadi kelompok-kelompok masyarakat madani yang dalam hal ini diwakili oleh ormas semisal Muhammadiyah dan NU ini hanya menjadi kelompok-kelompok kecil penikmat kebijakan, bandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan bagi sedikit orng/kelompok yang lebih menikmati kue kebijakan negara (Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif)” kata mantan Komisioner KPK ini.
Oleh karena itu menurut Busyro syarat tegaknya demokrasi ekonomi melalui politik (pemilu) adalah terpilihnya pimpinan-pimpinan yang shidiq, amanah, jujur, fathonah.
Sementara itu Drs. H. Achmad Dahlan Rais, M.Hum. dalam paparannya didepan peserta dialog lebih menyampaikan peran politik Muhammadiyah secara lembaga dan personal-personal yang terlibat dalam proses-proses politik di Indonesia sejak jaman kemerdekaan dan hingga kini. Menurut dosen pada Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini sudah terjadi perubahan paradigma politik Muhammadiyah. “Kalau dahulu Muhammadiyah itu menjaga jarak yang sama dengan kekuatan politik, sekarang paradigmanya adalah menjaga kedekatan yang sama dengan kekuatan politik.” Kata adik dari tokoh reformasi Amien Rais ini.
Menurut Dahlan Rais dalam sejarahnya Muhammdiyah maupun tokoh-tokohnya tidak bisa dipisahkan dengan politik. “Ketika sebelum kemerdekaan KH. Ahmad Dahlan sediri juga berpolitik melalui Budi Utomo, bahkan pergerakan kemerdekaan banyak didominasi oleh tokoh Muhammadiyah mulai Soekarno, Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakir, Kasman Singodimejo, Juanda dan banyak lagi tokohnya. Selain itu kehadiran dan keberadaan partai politik Masyumi pada Orde Lama dan Parmusi pada era tahun 1970 tidak bisa lepas dari peran Muhammadiyah dan tokohnya” tambah Dahlan Rais.
Kondisi saat ini Muhammadiyah melalui politik kebangsaan Muhammadiyah berperan aktif mengambil bagian namun tidak secara politik praktis, menurut Dahlan Rais politik seperti apa? Politik yang berpihak kepada rakyat dan bangsa bukan semata politik praktis. Oleh karena itu menurutnya perlu adanya niat dan motivasi yang baik yang harus selalu dijaga dan perlunya pendidikan politik sebagai bekal bagi kader Muhammadiyah. (MPI PDM Kra-JOe).
