Di Balik Wacana Jahat Mengirim 2 Juta Pengungsi Palestina ke Indonesia
Di Balik Wacana Jahat Mengirim 2 Juta Pengungsi Palestina ke Indonesia
Oleh: M. Ainul Yaqin Ahsan (PRM Kadungrembug)
PWMJATENG.COM – Hubungan antara Indonesia dan Palestina tidak semata-mata merupakan solidaritas agama, tetapi memiliki akar historis yang mendalam. Dukungan rakyat Palestina terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia pada awal abad ke-20 menjadi landasan moral yang kuat bagi Indonesia untuk terus menyuarakan keadilan bagi Palestina. Namun, tantangan baru muncul saat ada usulan relokasi 2 juta pengungsi Palestina ke Indonesia yang diduga dimotivasi oleh manuver politik Donald Trump dan pemerintahannya. Isu ini tidak hanya memunculkan pertanyaan tentang kemampuan Indonesia sebagai negara, tetapi juga tentang konsistensi sikap Indonesia dalam membela Palestina di tengah situasi global.
Jejak Solidaritas Indonesia untuk Palestina
Soekarno, Presiden pertama Indonesia, dengan tegas menyatakan bahwa selama Palestina belum merdeka, Indonesia tidak akan mengakui Israel. Hal ini menjadi garis besar kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik Palestina-Israel. Seiring waktu, semua presiden Indonesia, kecuali Gus Dur dengan pendekatannya yang berbeda, tetap memegang komitmen ini.
Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Palestina adalah salah satu negara pertama yang mendesak negara-negara Liga Arab, khususnya Mesir, untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Tanpa dukungan ini, pengakuan kemerdekaan Indonesia bisa jadi lebih sulit dicapai. Dengan demikian, persahabatan Indonesia-Palestina adalah hubungan historis yang seharusnya terus diperkuat.
Isu Relokasi
Pernyataan Donald Trump dan stafnya yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara potensial untuk menerima pengungsi Palestina, adalah bentuk sindiran yang menantang konsistensi Indonesia. Seolah-olah ingin mengukur keberanian Indonesia dalam mendukung Palestina, pernyataan tersebut sebenarnya lebih condong ke arah ejekan diplomatik dibandingkan solusi konkret. Pertanyaannya: apakah Indonesia mampu?
Pada 2021, Indonesia tercatat sebagai negara ke-13 dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Namun, ukuran militer tidak selalu mencerminkan kemampuan diplomatik dan strategi politik internasional. Indonesia memang vokal mendukung Palestina di forum-forum internasional, tetapi bagaimana dengan aksi nyata ketika diberi tanggung jawab langsung? Biaya besar, ancaman konflik sosial, dan potensi manipulasi politik adalah beberapa alasan utama mengapa relokasi besar-besaran ini bukan solusi ideal.
Masalah Etika dan Realitas Ekonomi
Relokasi sementara 2 juta pengungsi Palestina akan membutuhkan biaya logistik yang sangat besar. Jika diasumsikan pengungsi Palestina membutuhkan biaya makan sehari Rp30.000, maka dalam setahun saja akan diperlukan sekitar Rp22 triliun hanya untuk kebutuhan makan. Itu belum termasuk tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya stabil pasca-pandemi, tanggung jawab ini tampak mustahil diwujudkan.
Lebih lanjut, langkah ini berpotensi menciptakan ketegangan sosial di masyarakat Indonesia. Pengungsi Palestina dapat menjadi alat bagi pihak-pihak tertentu untuk memperbesar sentimen negatif terhadap keberadaan asing, memicu konflik sosial, atau bahkan memanfaatkan isu ini untuk keuntungan politik domestik.
Blunder Resmi Indonesia
Menanggapi pernyataan tidak resmi dari pemerintah Amerika, Kementerian Luar Negeri Indonesia segera menyatakan bahwa Indonesia menolak relokasi pengungsi Palestina. Pernyataan ini tampaknya tergesa-gesa, karena menanggapi isu spekulatif dengan sikap resmi menunjukkan ketidaksiapan diplomatik. Selain itu, sikap ini justru menguatkan kritik bahwa dukungan Indonesia kepada Palestina selama ini hanya bersifat retoris.
Baca juga, Kiat-Kiat Memanfaatkan AI dalam Penulisan Artikel dengan Tetap Mengedepankan Etika Jurnalistik
Menurut pandangan penulis, langkah Indonesia semestinya lebih strategis dan diplomatis, seperti menyampaikan bahwa isu tersebut membutuhkan pembahasan lebih lanjut melalui forum internasional. Dengan begitu, Indonesia dapat menegaskan posisinya tanpa terlihat emosional.
Pelajaran dari Negara-Negara Timur Tengah
Ironisnya, negara-negara Arab di sekitar Palestina juga tidak menunjukkan keberanian untuk memberikan dukungan nyata kepada pengungsi Palestina. Beberapa negara seperti Mesir bahkan menutup akses perbatasan, memaksa penduduk Gaza membangun terowongan untuk bertahan hidup. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi tidak memberikan tekanan yang berarti terhadap Israel meskipun memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang kuat.
Situasi ini menunjukkan bahwa solidaritas kepada Palestina sering kali hanya bersifat simbolis dan tidak memengaruhi kebijakan riil. Indonesia tampaknya berada dalam posisi yang sama, di mana retorika mendukung Palestina tidak diikuti dengan tindakan nyata ketika diberi kesempatan untuk bertindak.
Saatnya Mengambil Sikap Tegas
Polemik tentang relokasi pengungsi Palestina ke Indonesia sebenarnya adalah ujian besar bagi komitmen dan konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Jika Indonesia benar-benar serius dalam perjuangan ini, solusi yang lebih efektif adalah meningkatkan peran diplomatik dalam mendorong penyelesaian konflik, serta memberikan bantuan kemanusiaan yang terstruktur dan transparan.
Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam perdamaian global. Namun, langkah tersebut harus ditempuh dengan perencanaan yang matang, memperhitungkan kapasitas ekonomi, stabilitas domestik, dan kemungkinan dampaknya terhadap hubungan internasional.
Mengutip pernyataan Bung Karno, “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.” Dengan semangat yang sama, Indonesia harus mengambil posisi yang tegas dan terukur, bukan hanya simbolis, dalam mendukung Palestina.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
