PWMJATENG.COM, Jakarta – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers telah mengumumkan 18 nama calon anggota Dewan Pers periode 2025-2028. Salah satu tokoh yang masuk dalam daftar tersebut adalah M. Busyro Muqoddas, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, yang berasal dari unsur tokoh masyarakat.
Busyro Muqoddas dikenal sebagai sosok dengan rekam jejak panjang di bidang hukum, pemberantasan korupsi, dan advokasi hak-hak masyarakat sipil. Selain menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah, ia juga pernah memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi Ketua Komisi Yudisial.
Ketua BPPA, Bambang Santoso, menegaskan bahwa proses seleksi calon anggota Dewan Pers dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. “Kami berharap masukan dari masyarakat ini akan mendorong terpilihnya anggota Dewan Pers yang memiliki kredibilitas, integritas, dan komitmen terhadap kemajuan pers di Indonesia,” ujar Bambang.
Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan terkait nama-nama calon hingga 27 Februari 2025. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan sembilan anggota Dewan Pers terpilih yang rencananya diumumkan pada Maret 2025.
Busyro Muqoddas lahir di Yogyakarta pada 17 Juli 1952. Ia merupakan tokoh hukum yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2011-2014. Pendidikan dasarnya ditempuh di TK ABA Suronatan, SD Muhammadiyah Ngupasan, SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta, dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.
Baca juga, Jadi Khatib di Belanda, Ketua PWM Jateng Tafsir Sampaikan Makna Puasa dan Keberkahan Ramadan
Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Busyro melanjutkan studi hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada 1972 dan lulus pada 1977 dengan gelar Sarjana Hukum. Ia kemudian meraih Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1990 dan gelar doktor dari UII pada 2010.
Selain pendidikan formal, Busyro juga aktif mengikuti berbagai pelatihan, termasuk Pelatihan Investigasi Pelanggaran HAM Berat pada 2004. Ia juga mengikuti pra-pelatihan internasional bidang Hak Asasi Manusia, Transformasi Konflik, dan Promosi Perdamaian yang diselenggarakan di Bogor oleh Dirjen Perlindungan HAM dan Institute of Human Rights, University of Oslo, Norwegia
Selama masa studinya di UII, Busyro aktif dalam organisasi mahasiswa dan menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UII periode 1973-1975. Karier akademiknya dimulai sebagai Direktur LKBH dan Pusdiklat UII, kemudian menjabat sebagai Pembantu Dekan III dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UII, hingga menjadi Dekan Fakultas Hukum UII.
Di Muhammadiyah, ia bergabung sejak 1972 dan pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sejak 1985 hingga 1990, ia menjadi Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di dunia advokasi, ia pernah menjadi Anggota Dewan Kode Etik Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Yogyakarta dan Dewan Kode Etik Indonesia Court Monitoring (ICM) Yogyakarta.
Salah satu pencapaian besarnya adalah menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial selama lima tahun sejak 2005. Ia kemudian dilantik oleh Presiden RI pada 20 Desember 2010 untuk menggantikan Antasari Azhar sebagai Ketua KPK periode 2010-2011.
Selain Busyro Muqoddas, beberapa tokoh lain yang masuk dalam daftar calon anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat antara lain Dahlan Iskan, Komarudin Hidayat, dan Rosarita Niken Widiastuti. Sementara itu, enam calon dari unsur wartawan dan enam calon dari unsur pimpinan perusahaan pers juga turut diumumkan.
Dengan masuknya Busyro Muqoddas dalam daftar calon, diharapkan Dewan Pers periode mendatang semakin kuat dalam menjalankan tugasnya. Tantangan di dunia jurnalistik dan kebebasan pers yang semakin kompleks menuntut adanya figur-figur berintegritas tinggi yang dapat menjaga independensi dan kebebasan pers di Indonesia.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
