Beberapa Hal Prinsip tentang Politik Menurut Muhammadiyah
Oleh : Alvin Qodri Lazuardy, M.Pd.*
PWMJATENG.COM – Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam berbagai muktamar, termasuk Khittah Denpasar 2002 yang memperkuat Khittah 1971, dan ditegaskan kembali dalam Muktamar Makassar 2015.
Prinsip-prinsip ini menggariskan adab-adab politik Muhammadiyah yang harus selalu dipegang oleh seluruh anggotanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Muhammadiyah percaya bahwa politik adalah salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniaan (al-umur ad-duniawiyah), sehingga setiap tindakan politik harus dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral utama. Hal ini memerlukan sikap dan moral positif dari seluruh warga Muhammadiyah untuk memastikan tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat.
Muhammadiyah memandang negara dan upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun pengembangan masyarakat, sebagai wahana mutlak untuk menumbuhkan nilai-nilai Ilahiyah. Negara harus menjadi tempat tumbuh suburnya nilai-nilai kebersamaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, dan keadaban demi terwujudnya “Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur”.
Dalam berjuang, Muhammadiyah memilih jalur pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan masyarakat madani yang kuat, sejalan dengan tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kebijakan kenegaraan yang merupakan proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh dengan pendekatan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan yang efektif.
Muhammadiyah juga mendorong perjuangan politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan dijalankan oleh partai politik dan lembaga formal kenegaraan dengan baik untuk menciptakan sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai cita-cita luhur bangsa. Perjuangan politik harus mengutamakan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama NKRI yang diproklamasikan tahun 1945.
Baca juga, Muhammadiyah: Iduladha 2024 Jatuh pada 17 Juni
Dalam menjalankan peran politiknya, Muhammadiyah berusaha untuk mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap sesuai konstitusi dan cita-cita bangsa, serta berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.
Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan kekuatan politik atau organisasi manapun, selalu mengembangkan sikap positif terhadap perjuangan politik dan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban. Setiap anggota Muhammadiyah diberikan kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing dengan tanggung jawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah demi kemaslahatan bangsa dan negara. Anggota Muhammadiyah yang aktif dalam politik harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, akhlak mulia, keteladanan, dan perdamaian, mendukung misi dakwah amar ma’ruf nahi munkar.
Selain itu, Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan manapun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudaratan, dan bertujuan membangun kehidupan berbangsa yang lebih baik, maju, demokratis, dan berkeadaban. Dengan berpegang pada adab-adab ini, Muhammadiyah berusaha untuk tetap istiqomah dalam perannya membangun bangsa yang bermartabat, adil, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam yang luhur.
Sumber:
Dokumen Resmi Khittah Denpasar 2002 dan Muktamar 2015
(*) Kepala SMP AT TIN UMP, Kader Muhammadiyah.
Editor : M Taufiq Ulinuha
