Angkatan Muda Muhammadiyah Nyatakan Sikap Terkait Sekolah 5 Hari

PWMJATENG.COM, Jakarta – Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) menyatakan sikap terkait kebijakan sekolah 8 jam selama 5 hari yang ditentang NU. Sikap ini diambil guna meluruskan isu soal adanya konflik kepentingan dari kebijakan yang dikeluarkan Mendikbud Muhadjir Effendy yang notabene warga Muhammadiyah.

“Meskipun kebijakan 5 hari sekolah tidak secara langsung terkait dengan Muhammadiyah, namun dengan posisi Mendikbud Prof Muhadjir Effendy yang notabene adalah warga dan anggota pimpinan PP Muhammadiyah, sulit dihindari adanya pihak-pihak yangg mencoba mengaitkan keberadaan Muhadjir Effendy dengan Muhammadiyah,” kata koordinator AMM Izzul Muslimin di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2017).

Ada lima sikap yang diambil oleh AMM. Salah satunya adalah Izzul menyebut kebijakan yang dikeluarkan Muhadjir tidak punya sentimen khusus ke NU. Muhadjir, kata Izzul, semata-mata hanya menjalankan tugas sebagai pembantu Presiden Jokowi.

“Mendikbud mengeluarkan peraturan tersebut dalam rangka menjabarkan nawacita yang menjadi program pemerintah, terutama dalam hal-hal pembentukan karakter bangsa,” ucap Izzul.

Berikut pernyataan lengkap AMM terkait polemik kebijakan sekolah 8 jam 5 hari:

1. Bahwa dikeluarkannya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah sama sekali tidak ada di dalamnya kepentingan Muhammadiyah atas kebijakan tersebut. Permendikbud tersebut dikeluarkan semata-mata dalam kapasitas Mendikbud sebagai pembantu Presiden. Mendikbud mengeluarkan peraturan tersebut dalam rangka menjabarkan nawacita yang menjadi program Pemerintah, terutama dalam hal-hal pembentukan karakter bangsa.

2. Kami eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah menyadari bahwa sebagai bagian dari komponen bangsa, Muhammadiyah selalu mendukung setiap kebijakan yang dinilai baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas, namun tetap memberikan masukan atau kritik yang konstruktif apabila terdapat kebijakan yang dirasa merugikan masyarakat luas.

3. Kami juga merasa penting untuk menyikapi sikap resmi PBNU, terutama sikap yang menyebut bahwa penolakan PBNU atas kebijakan lima hari sekolah karena dinilai akan mematikan atau menggerus eksistensi Madrasah Diniyah (Madin), yang kami nilai sangat berlebihan. Penyikapan ini tentu bukan dimaksud untuk menambah gaduh suasana, tapi sekadar untuk meluruskan beberapa hal yang menurut kami sangat jauh dari apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh Permendikbud Nomor 23 tahun 2017.

4. Kebijakan-kebijakan yang awalnya diduga akan mematikan madin bukan kali ini saja, tapi sudah beberapa kali dan terbukti tidak mematikan Madin. Pemerintah Orde Baru melalui Departemen Agama pernah membuat kebijakan berupa Madrasah Ibtidaiyah (MI), selain tentunya Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah. Hadirnya MI yang di dalamnya juga sarat mata pelajaran agama yang juga diajarkan di Madin, saat itu mendapat reaksi luar biasa karena diyakini akan mematikan Madin. Ketika tumbuh subur Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) juga diributkan. Alasannya sama, karena diyakini akan mematikan Madin. Namun faktanya Madin tetap hidup hingga saat ini.

5. Terakhir, kami mengimbau kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk tetap menaikapi persoalan dan kegaduhan terkait Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 yang terjadi saat ini dengan kepala dingin dan tidak mudah terhasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (sumber: detik.com)