Tanggapi Isu Hak Angket, Haedar Nashir Tekankan Pentingnya Penyelesaian Masalah Melalui Jalur Hukum
PWMJATENG.COM, Pekalongan – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, memberikan pandangannya terkait wacana hak angket terkait Pilpres 2024. Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah selalu menjaga sikap netralitas dalam kontestasi politik.
“Kita sebagai organisasi, porsinya netral dan independen dari kekuatan-kekuatan politik, tapi kita berada dalam satu sistem negara yakni Negara Republik Indonesia, kita memiliki peran politik kebangsaan,” ujar Haedar kepada wartawan usai membuka acara Munas Tarjih XXXII di UMPP Pekajangan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat (23/2).
Dia menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara hukum dan konstitusi yang berlaku dalam menangani dugaan penyimpangan atau kecurangan. Haedar memandang pentingnya rekonsiliasi untuk mengembalikan persatuan Indonesia.
Haedar juga meyakini bahwa semua kekuatan politik akan bersikap dewasa dan menjaga persatuan serta kesatuan demi keutuhan Indonesia.
“Tapi lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu,” tambahnya.
Mengenai hak angket, Haedar mengembalikannya kepada kekuatan politik yang terlibat dalam proses Pemilu.
Baca juga, Ke Pekalongan Kita Kembali, Munas Tarjih 1 Abad: Muhammadiyah Meneguhkan Islam Berkemajuan
“Muhammadiyah tidak masuk ke ranah itu, tetapi jika semua peran politik itu dimaksudkan untuk tegakkan kehidupan demokrasi, etika, dan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, ya tentu saya percaya setiap kekuatan politik sudah matang dan dewasa,” ungkapnya.
Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah hanya memiliki kekuatan moral yang tidak terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi atau persengketaan.
“Kita tetap menghargai keragaman termasuk keragaman pilihan politik, tapi dasar kita ini persatuan dan membawa Indonesia tetap utuh,” ujar Haedar.
Meski demikian, ia berharap agar Pemilu yang akan datang berlangsung lebih baik.
“Di (Pemilu) 2029, harus lebih baik lagi dan zona nol toleransi terhadap berbagai kesalahan dan penyimpangan,” tandasnya.
Haedar menegaskan kembali bahwa Muhammadiyah hanya terlibat dalam politik kebangsaan, tanpa terlibat dalam politik praktis.
“Muhammadiyah tidak berpolitik praktis tapi kita berpolitik kebangsaan. Maka hasil akhirnya, kita tidak berpengaruh oleh dinamika politik partisan atau kepartaian atau kontestan pemilu,” pungkasnya.
Editor : M Taufiq Ulinuha
