Jihad Politik Muhammadiyah
Oleh : As’ad Bukhari, S.Sos., MA.*
PWMJATENG.COM – Musim politik dapat mempengaruhi situasi dan dinamika organisasi Islam, termasuk Persyarikatan Muhammadiyah dengan berbagai sudut pandang setiap personal. Posisi Muhammadiyah sangat jelas, bukan organisasi politik atau bukan organisasi partai serta bukan organisasi yang terus serta melakukan politik praktis atau perebutan kursi kekuasaan jabatan publik sekaligus jabatan politis. Akan tetapi setiap orang atau individu warga Muhammadiyah itu memiliki hak politiknya masing-masing baik dilakukan keberpihakan secara terbuka maupun dilakukan keberpihakan secara tertutup, tergantung posisi individu masing-masing dengan paradigma politiknya.
Tetapi perlu dipahami bahwa, Muhammadiyah selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan, kemuhammadiyahan dan kebangsaan dalam menjalani kehidupan termasuk cara menjalankan kehidupan berpolitik. Sebagai organisasi Islam yang taat aturan hukum baik hukum negara, hukum positif maupun hukum perundang-undangan, Muhammadiyah juga mengungkapkan hukum Islam sebagai hukum agama karena bergerak dibidang Keagamaan.
Jihad politik Muhammadiyah adalah sebuah gerakan kesungguhan untuk mengawal langkah Persyarikatan terhadap menjalani kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama. Jihad politik Muhammadiyah itu memiliki 5 core values yakni politik kebangsaan, politik keadaban, politik kemanusiaan, politik kesejahteraan dan politik keagamaan.
Jihad politik Muhammadiyah tidak masuk dalam ranah politik praktis seperti politik kekuasaan, politik etis, politik kepentingan, politik pemerintahan dan politik elektoral. Masih banyak warga Muhammadiyah baik struktural maupun kultural yang salah paham dan gagal paham antara Jihad politik Muhammadiyah dengan Jihad politik praktis Muhammadiyah. Sehingga dapat membuat salah memahami konteks antara politik praktis orientasi realitas dan politik humanis orientasi idealitas.
Dalam Jihad politik Muhammadiyah itu ada politik kebangsaan yang artinya Muhammadiyah turut serta membangun bangsa dan negara untuk menjaga kehidupan agar tetap terjaga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, undang undang dasar 1945, NKRI dan Kebinekaan. Sedangkan politik keadaban artinya Muhammadiyah mengajak seluruh warganya baik yang merupakan politisi atau pun non politisi itu senantiasa mengedepankan nilai adab dan akhlak dalam menjalani kehidupan bernegara maupun berorganisasi.
Baca juga, Sejak Kapan Wujudul Hilal Meninggalkan Nash?
Kemudian politik kemanusiaan yang artinya Muhammadiyah sejak awal hingga sampai detik ini bahkan kelak akan terus memperjuangkan humanitas, sebab kemanusiaan merupakan nilai leluhur agar sesama manusia memiliki sikap saling baik saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai dan saling-saling kebaikan lainnya.
Lalu politik kesejahteraan yang artinya Muhammadiyah meskipun hanya berbentuk Ormas Islam, akan tetapi punya tanggung jawab besar pula untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh umat manusia khususnya warga jamaah Persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri. Dan terakhir politik keagamaan yang artinya Muhammadiyah mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada warganya, agar tidak hanya menggunakan prinsip hidup yang tunggal saja melainkan tak lepas dengan nilai agama, kaidah agama, syarat Islam, hukum Islam, norma agama tentunya paradigma hukum agama melalui perspektif Muhammadiyah.
Berbeda dengan Jihad Politik Praktis Muhammadiyah, ini adalah gerakan politik praktis yang dilakukan oleh kader maupun politisi Muhammadiyah dalam melakukan aktivitas politik serta perjuangan mencapai kursi jabatan publik, jabatan pemerintahan maupun jabatan negara. Langkahnya yakni politik kekuasaan yang artinya mengamankan posisi politiknya khususnya di kabinet eksekutif maupun lembaga, badan, institusi negara lainnya yang bersifat independen namun dengan jalan politik praktis melalui politik kekuasaan.
Kemudian politik etis yang artinya adanya politik balas budi dan politik yang telah memberikan jasa kekuasaan sehingga harus mendapat tindak balik, hal ini bagian dari simbiosis mutualisme yang tergantung dengan kesepakatan yang telah dibangun. Akan tetapi politik etis terkadang justru membuat seseorang terpenjara sehingga tidak lagi merdeka karena kehilangan independensi dalam dirinya apalagi jika yang bersangkutan juga bagian dari warga Muhammadiyah. Sedangkan politik kepentingan yang artinya setiap kepentingan baik individu maupun organisasi dapat terkonfirmasi bahkan terkoneksi langsung, sehingga memberikan jaminan atau juga memberikan harapan ketika politik kekuasaan berhasil dimenangkan.
Baca juga, Pajak itu Haram
Lalu politik pemerintahan yang artinya nanti setiap urusan yang bersifat administrasi, prosedur, mekanisme dan sistem pemerintahan dapat dengan mudah karena memiliki jaringan kuat yang telah dibangun dalam politik itu sendiri. Hal ini demi kepentingan yang memudahkan setiap program maupun regulasi yang mudah didapatkan. Terakhir yakni politik elektoral yang artinya terkadang suara warga Muhammadiyah yang dipengaruhi secara politik praktis, sehingga akhirnya terjadi perbedaan pandangan, dinamika persyarikatan serta gejolak kepentingan yang cenderung berbeda lagi bertolak belakang.
Itulah pentingnya memahami jihad politik Muhammadiyah yang ini merupakan gerakan moral warga Muhammadiyah yang melepas diri dari kegiatan politik praktis, sebab nilai-nilai di dalamnya sangat mengedepankan etika, moral, adab, akhlak, khittah dan prinsip. Sedangkan jihad politik praktis Muhammadiyah merupakan gerakan kepentingan politik praktis pribadi atau atas nama organisasi yang itu terkadang membawa suasana politik semakin tidak terarah maupun terkendali. Pada intinya persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi bukan merupakan alat politik oleh siapapun baik itu orang, partai, lembaga, komunitas, dan lainnya.
Namun sebagai personal memiliki hak politik individu masing-masing. Karena dalam fatwa atau pandangan Muhammadiyah bahwa golput atau bahkan mengajak orang lain dengan sengaja atau gerakan golput adalah perbuatan haram dalam iklim politik di Indonesia. Maka dari itu, marilah menjaga nilai-nilai organisasi Persyarikatan Muhammadiyah agar tidak dicampuradukkan arah pandangan politiknya sesuai selesai masing-masing orang, tapi dikembalikan pada arah perjuangan pedoman maupun khittah Muhammadiyah yang disesuaikan dengan AD/ART Persyarikatan Muhammadiyah tentunya.
*Analis Kajian Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik
Editor : M Taufiq Ulinuha
