Tanggapi Putusan MK, Ketua PWM Jateng: Politik Dinasti Harus Disikapi Secara Arif
PWMJATENG.COM, Semarang – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan perkara kontroversial yang lebih nampak aspek politiknya ketimbang aspek hukum konstitusi yaitu mengenai pengujian ketentuan syarat umur Capres dan Cawapres yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan “mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian”.
MK kemudian dalam amar putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.
Disinggung mengenai potensi politik dinasti dalam keputusan MK tersebut, Ketua PWM Jawa Tengah menyampaikan bahwa politik dinasti di Indonesia sudah terjadi secara turun-temurun.
“Sudah turun-temurun di Indonesia selalu ada politik dinasti. Siapa yang tidak berdinasti? Itu di semua level, tidak hanya presiden. Bupati kalau sudah selesai gantian istrinya. Jadi, politik dinasti itu sudah menjadi kultur di Indonesia,” ungkap Kiai Tafsir.
Baca juga, Muhammadiyah Jawa Tengah Gelar FGD Pendirian Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah
Atas terjadinya fenomena politik dinasti, Ketua PWM Jawa Tengah mengharap segenap warga Muhammadiyah untuk menyikapinya dengan arif.
“Prinsipnya, bagaimana kepemimpinan (Pemerintahan) yang ada memberikan manfaat dan maslahat bagi warga negara dan bagi bangsa ini,” tegasnya.
Ia juga berharap, politik dinasti yang ‘dibangun’ jangan sampai menimbulkan mudarat dan kerusakan bagi bangsa dan negara.
Lebih lanjut saat dikonfirmasi mengenai dukungan PWM Jawa Tengah pada Pemilu yang akan datang, Ketua PWM Jawa Tengah dengan tegas menyatakan secara kelembagaan Muhammadiyah bersikap netral aktif.
“Secara kelembagaan kita netral, namun secara perorangan kita aktif untuk dipilih dan memilih. Jangan sampai warga Muhammadiyah tidak menggunakan haknya, baik untuk dipilih maupun memilih,” imbuhnya.
Editor : M Taufiq Ulinuha
