Musman Tholib: “Penguatan Elemen Kerukunan Umat”
Penguatan Elemen Kerukunan Umat
- Oleh Musman Tholib
PUBLIK merasa prihatin bahwa kekerasan beraroma sentimen antaragama
mewarnai detak kehidupan masyarakat Temanggung. Penjajakan dan
investigasi penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga
dari berbagai informasi valid lainnya menyimpulkan bahwa pemerintah
tidak konsisten terhadap pelaku dan pengikutnya yang turut menyebarkan
ajaran penistaan terhadap agama Islam. Ada asap pasti ada api.
Secara gamblang bisa dipahami, kobaran amuk massa terkait dengan SARA
berawal dari ketidakkomitmenan pemerintah mendakwah tegas oknum penista
agama.
Namun tidak bijak jika semata-mata menyalahkan pemerintah. Bagaimana
pun, kekerasan itu sangat disayangkan dan harus ditolak, jangan sampai
dijadikan cara untuk menyelesaikan persoalan. Alih-alih menjadi solusi,
nanti malah bersitegang, terjadi gesekan kultural-sosiologis dan bisa
memunculkan konflik baru berkepanjangan.
Seperti juga dikatakan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin yang
meminta umat beragama, terutama umat muslim dan kristiani, baik di
Temanggung maupun tempat lain, untuk mengendalikan diri agar insiden
itu tak menyulut konflik yang lebih luas.
Din menyesalkan insiden pembakaran gereja ataupun penistaan terhadap
Islam. Apapun alasannya, tindakan anarkis itu tidak bisa dibiarkan.
Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi
Waligereja Indonesia (KWI) Benny Susetyo meminta pemerintah segera
menangkap otak dan provokator di balik kerusuhan Temanggung.
Sikap tegas memang sangat dibutuhkan. Penistaan agama dan kekerasan
berbau sentimen agama dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
merusak kerukunan intern dan antarumat beragama yang selama terbina
dengan baik. Bukan tidak mungkin, bila kasus penistaan dan kekerasan
tidak segera mendapat titik terang penuntasan, sewaktu-waktu dapat
menjadi bom waktu.
Bukan kali ini saja, kasus serupa kerap terjadi, namun pemerintah
terkesan abai dan tidak serius menangani. Tahun 1980 tatkala menjadi
ulama di Desa Prambatan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, penulis
pernah mengalami kasus serupa. Motifnya serupa dengan kasus Temanggung.
Ada seorang oknum aparat mendatangi rumah warga sambil mengedarkan
selebaran penistaan agama. Hanya persoalannya tak sampai melebar.
Memetik Hikmah
Masih terkait dengan konflik, ingatan kolektif kita masih segar membuka
catatan buram deru konflik SARA dan bukan SARA. Sejak 1996, konteks
kehidupan umat beragama memasuki periode buram. Kerusuhan di Situbondo
pada Oktober 1996, dan pengujung Desember 1996 muncul kerusuhan serupa
di Tasikmalaya.
Kemudian awal 1997 konflik serupa pecah di Rengasdengklok. Tahun 1998,
pecah insiden di Ketapang. Masih pada tahun yang sama, bertepatan
dengan Hari Raya Idul Fitri pecah insiden Ambon. Masih banyak lagi
catatan buram lain yang patut dijadikan ibroh (pelajaran).
Melihat begitu pentingnya peran pemerintah maka sesegera mungkin harus
menindak tegas pengarang teks buku penistaan terhadap agama dan
penyebar ajaran penistaan terhadap agama. Pengikutnya juga perlu
dikenai tindakan yang sama. Tidak kalah penting adalah membubarkan
lembaga atau organisasi yang dijadikan kendaraan, wadah, atau alat
dalam penyebarluasan ajaran yang sarat dengan penistaan, pelecehan, dan
pembunuhan karakter bagi umat agama.
Sembari menaruh harapan pada peran pemerintah, elemen lain perlu
mengawal proses-proses rekonsiliasi, integrasi, relasi harmonis,
kerukunan antarumat beragama, dan menyerukan pemahaman agama yang
santun, bijak, arif, dan toleran. Imbauan dan ajakan makruf kepada
pemuka agama ataupun tokoh masyarakat sungguh tepat dilayangkan, untuk
membina umat dan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi main hakim
sendiri dan praktik kekerasan lainnya.
Kolaborasi peran pemerintah yang lebih pada kebijakan struktural dengan
elemen-elemen kultural (pemuka agama dan tokoh masyarakat) akan menjadi
kekuatan untuk mengawal terciptanya perdamaian, kerukunan, dan
keharmonisan intraagama ataupun antarumat beragama. Demi perdamaian,
integrasi, dan persatuan bangsa, mari tegakkan prinsip-prinsip hukum
bernegara, toleran dalam beragama, dan santun dalam membangun relasi
sosial kepada sesama umat.
— Musman Tholib, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah
(Sumber: Suara Merdeka/Fakhrudin)
