Hubungan Muhammadiyah-Pemerintah Proporsional
Hubungan Muhammadiyah-Pemerintah Proporsional
Wonosobo. Ketua umum PP Muhammadiyah Prof DR H Din Syamsudin MA mengatakan,
hubungan antara organisasi yang dipimpinnya dengan pemerintah, dilakukan
secara proporsional. Artinya, jika kebijakan atau penyelenggaraan
pemerintahan berjalan baik, maka Muhammdiyah pun akan memberikan
dukungan. Namun bila menyimpang, organisasi ini tidak segan menjadi
pengkritis.
Hal itu disampaikan Din Syamsudin ketika berorasi
dalam “tabligh akbar” jelang muktamar Muhammadiyah, di masjid Al Arqom
Wonosobo, Minggu kemarin. Tabligh akbar dihadiri ribuan warga
Muhammdiyah Wonosobo, Temanggung dan Banjarnegara.
Mengenai kasus
bailout Century, dia menyebut, permasalahan tersebut sebagai kemungkaran
terorganisasi. Sehubungan dengan itu, Muhammadiyah akan selalu
melakukan ammar makruf nahi mungkar.
Menurut Din Syamsudin, saat
ini organisasi Muhammadiyah memasuki usia satu abad. Muhammadiyah mampu
bertahan dan tetap eksis. Bahkan semakin tua, Muhammadiyah ternyata
semakin kokoh. Penyebaran merata di tanah air.
“Di luar negeri
ada yang menilai, Muhammdiyah merupakan organisasi Islam modernis
terbesar,” papar Ketua umum PP Muhammadiyah.
Berkait dengan
rencana muktamar di Yogyakarta, Din Syamsudin mengajak kepada segenap
keluarga besar Muhammadiyah untuk melaksanakan gerakan infaq Rp
2.000/orang. Melalui gerakan infaq Rp 2.000, bisa digunakan untuk
pembiayaan muktamar secara mandiri. Saat ini, sejumlah amal usaha
Muhammadiyah telah menyumbang sebanyak Rp 10 miliar untuk
penyelenggaraan muktamar.
