Benteng Pertahanan Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026: UMPP Luluskan 100 Persen Apoteker Baru
PWMJATENG.COM, PEKALONGAN — Sebanyak 39 lulusan Angkatan II Profesi Apoteker UMPP resmi mengucapkan sumpah profesi pada Kamis (21/5/2026) setelah mencatat tingkat kelulusan 100 persen dalam Ujian Kompetensi Nasional. Kehadiran para apoteker baru ini menjadi krusial untuk mengawal keamanan penggunaan obat di masyarakat, tepat setelah implementasi Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 membuka keran penjualan obat bebas di toko kelontong tanpa pengawasan farmasi.
Langkah taktis Kolegium Apoteker ini mencuat di sela-sela upacara sumpah profesi tersebut. Acara sakral ini berlangsung di Gedung Rektorat UMPP pada Kamis (21/5/2026). Momentum kelulusan 100 persen dari 39 apoteker baru ini membuktikan kesiapan tenaga medis di tengah pusaran kebijakan baru.
Ancaman Keracunan Obat di Warung Kelontong
Perwakilan Kolegium Apoteker, Maria Ulfa, menyoroti tajam implikasi dari Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026. Pemerintah mengundangkan regulasi tersebut pada 6 April 2026. Kebijakan ini memperluas distribusi obat bebas dan bebas terbatas ke ranah publik. Kini, komoditas medis tersebut resmi merambah ke toko kelontong serta platform belanja digital (e-commerce).
“Tantangannya yang terbesar yaitu regulasi terbaru dari perkap BPOM di mana regulasi untuk obat bebas dan bebas terbatas ternyata tidak hanya di SHM (supermarket, hypermarket dan mini market) tapi juga di toko kelontong. Di e-commerce pengawasannya mungkin kurang,” ujar Maria Ulfa.
Oleh karena itu, lemahnya kontrol pada ekosistem digital dan warung tradisional memicu kekhawatiran besar bagi keselamatan publik. Maria menjelaskan bahwa peredaran obat tanpa supervisi ketat dari tenaga farmasi sangat berisiko tinggi. Kurangnya pemahaman mengenai efek samping obat bebas dapat memicu fatalitas medis di masyarakat.
“Jadi apoteker itu tau farmakologi, farmadinamika obat, efek samping dan interaksi obat dengan makanan maupun dengan obat lain kan sangat berbahaya,” kata Maria Ulfa dengan nada cemas.
Selanjutnya, Maria mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam melonggarkan peredaran obat. Ia mengkhawatirkan munculnya gelombang kasus kegawatdaruratan medis akibat salah konsumsi. Jika pengawasan di tingkat akar rumput mandek, kebijakan baru ini justru memicu bahaya keracunan obat massal.
“Itu akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri tiba-tiba marak keracunan obat,” tegas Maria Ulfa.
Urgensi Peran Apoteker di Era Digital
Oleh sebab itu, kehadiran puluhan apoteker baru yang kompeten menjadi benteng pertahanan bagi kesehatan publik. Rektorat UMPP menyatakan bahwa para lulusan baru ini memiliki kompetensi matang. Mereka telah melewati saringan ketat nasional. Kini, mereka siap mengedukasi masyarakat mengenai keamanan penggunaan obat.
“Meskipun baru angkatan kedua, alhamdulillah mahasiswa kami sudah lulus 100% untuk Ujian Kompetensi Nasional. Ini membuktikan bahwa kurikulum kami sangat relevan dengan kebutuhan sistem pengawasan obat saat ini,” ujar Nurul Aktifah, Dekan FIKKES UMPP.
Pada akhirnya, para pemangku kebijakan harus memperkuat peran apoteker farmasi secara konstitusional. Regulasi ke depan idealnya memberikan ruang pengawasan yang lebih dominan bagi tenaga kefarmasian. Langkah preventif ini sangat krusial demi menjaga marwah profesi sekaligus melindungi keselamatan pasien di Indonesia.
Kontributor: Humas UMPP
Editor: Alafasy
