PWMJATENG.COM – Reformasi perjalanan haji di Indonesia pertama kali diperjuangkan oleh umat Islam melalui gagasan Muhammadiyah. Pada 1921, K.H. Ahmad Dahlan, selaku Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, membentuk Bagian Penolong Haji. Bagian ini dipimpin oleh K.H.M. Sudja’, muridnya yang juga dikenal sebagai penggagas rumah sakit Islam bagi kalangan pribumi santri.
Langkah ini menjadi terobosan penting dalam memberikan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik bagi jemaah haji. PB Muhammadiyah bahkan mengirim utusan ke Arab Saudi untuk menyampaikan saran perbaikan kepada pihak berwenang. Upaya tersebut tidak berhenti di situ. Bagian Penolong Haji kemudian membentuk Komite Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia yang beranggotakan para ulama dan kaum cendekia.
Kongres Muhammadiyah di Bukittinggi, Minangkabau, pada 1930 merekomendasikan agar umat Islam Indonesia mengelola pelayaran sendiri untuk pengangkutan jemaah haji. Gagasan ini kemudian berkembang menjadi cikal bakal biro perjalanan haji pertama yang lahir dari pemikiran visioner Ahmad Dahlan.
Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan disebut melampaui zamannya. Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pernah menilai bahwa kemenangan Muhammadiyah adalah kemenangan dialektik. Pemikiran Ahmad Dahlan dinilai kontekstual sekaligus futuristik, relevan sepanjang masa, “tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk karena hujan”.
Baca juga, Relatifitas dalam Perspektif Islam
Wawasan Dahlan dianggap sebagai bentuk kewaskitaan—“eruh sak durunge winarah”, atau mengetahui apa yang akan terjadi sebelum waktunya tiba. Hal itu tercermin dari inisiatif Muhammadiyah dalam memperjuangkan perbaikan tata kelola haji sejak awal abad ke-20.
Perjuangan ini berlanjut setelah Indonesia merdeka. Instruksi Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 1958 memperkuat peran Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (PHI) dalam penyelenggaraan ibadah haji. Klausul dalam instruksi tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan perjalanan jemaah haji diserahkan kepada Yayasan PHI.
Yayasan PHI sendiri berdiri pada 21 Januari 1950 sebagai tindak lanjut dari resolusi Kongres Muslimin Indonesia pada Desember 1949. Tokoh-tokoh besar umat Islam terlibat dalam kepengurusannya. K.H.M. Sudja’ didapuk sebagai Ketua, K.H.A. Wahab Chasbullah menjabat Wakil Ketua, Muhammad Sjaubani menjadi Sekretaris, dan Abdul Manaf bertugas sebagai Bendahara. Selain itu, yayasan ini juga mendapat dukungan tokoh nasional seperti Ki Bagus Hadikusumo, H.M. Muljadi Djojomartono, dan K.H. Moh. Dachlan.
Yayasan PHI menjadi lembaga hukum milik umat Islam yang lahir dari kolaborasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta berbagai golongan lainnya. Kehadirannya memperkuat posisi umat Islam dalam mengatur perjalanan ibadah haji secara mandiri dengan sistem yang lebih tertata dan profesional.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
