Yogyakarta Bergolak, Negara Sedang Diuji
PWMJATENG.COM, YOGYAKARTA – Yogyakarta kembali menunjukkan wajahnya sebagai kota yang tidak pernah kehilangan daya kritis. Selain itu, gelombang demonstrasi mahasiswa bersama berbagai elemen masyarakat dalam beberapa waktu terakhir mencerminkan meningkatnya kegelisahan publik terhadap arah pembangunan nasional. Isu mengenai evaluasi program makan bergizi gratis (MBG), kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya biaya hidup, hingga tuntutan pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi titik temu berbagai aksi tersebut. Di sisi lain, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan kompleks.
Gelombang protes tersebut tidak lahir secara tiba-tiba. Sebaliknya, demonstrasi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang masyarakat rasakan dalam waktu cukup lama. Ketika harga kebutuhan pokok berfluktuasi dan daya beli menurun, mahasiswa menjalankan posisi strategis untuk mengawal kebijakan publik. Oleh karena itu, demonstrasi mahasiswa di Yogyakarta seharusnya dipahami sebagai bentuk kontrol sosial dalam negara demokrasi yang sehat.
Akar Persoalan Ekonomi dan Evaluasi Kebijakan
Persoalan ekonomi menjadi akar utama keresahan masyarakat saat ini. Kenaikan harga BBM selalu memicu efek berantai terhadap biaya distribusi, transportasi, hingga harga kebutuhan pokok. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah merasakan dampak terberat dari kondisi inflasi tersebut. Dalam situasi ini, pemerintah memerlukan kebijakan yang benar-benar mampu menjaga stabilitas harga secara nyata.
Sementara itu, program makan bergizi gratis pada dasarnya memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Meskipun demikian, publik tetap menuntut evaluasi agar implementasinya tepat sasaran tanpa mengorbankan anggaran sektor strategis lainnya. Di samping itu, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 memiliki arti strategis untuk menghasilkan data akurat sebagai fondasi kebijakan yang tepat sasaran.
Peran Perguruan Tinggi dan Landasan Konstitusional
Selain persoalan ekonomi, isu ruang aman di lingkungan kampus juga memerlukan perhatian serius. Perundungan maupun tekanan psikologis di institusi pendidikan menunjukkan bahwa pembangunan karakter belum berjalan optimal. Padahal, perguruan tinggi harus menjadi laboratorium peradaban yang melahirkan generasi kritis dan berakhlak mulia.
Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945 telah memberikan landasan kuat mengenai tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai moral Islam juga menegaskan pentingnya keadilan sosial serta kolaborasi konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Pada akhirnya, yogyakarta bergolak hari ini menjadi ujian kedewasaan negara dalam mendengar aspirasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
Kontributor: Nashrul Mu’minin, S.Pd, C.PW
Editor: Ayma
