MPM PP Muhammadiyah Nilai Sektor Kelautan Belum Diberdayakan Maksimal
PWMJATENG.COM, SEMARANG – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengadakan Diskusi Publik dan Focus Group Discussion (FGD) tentang Kembali Ke Laut “Menimbang Kebijakan Kementrian Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Penangkapan Ikan” yang bertempat di Hotel Aston, Kota Semarang, Senin (27/2).
Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah, Syahril Syah, mengatakan di tengah bangsa yang sedang membutuhkan produktifitas tinggi, sektor kelautan justru belum dipacu sedemikian maksimal.
“Diluar dari sektor pertanian, industri, manufaktur dan kreatif lainnya. Kita justru melihat sektor kelautan belum dipacu sedemikian maksimal,” kata dia.
Lanjut dia, bahkan upaya untuk memaksimalkan dan mendorong sebagai mesin penggerak ekonomi berbasis sumber daya kelautan dan perairan perikanan ternyata sekarang mengalami pengurangan. Jumlah kepala keluarga dari 1,6 juta tinggal 800 ribu kepala keluarga yang sekarang menjadi nelayan.
“Saya melihat situasi ini sangat memprihatinkan. Kemudian ditambah beberapa tahun belakangan ini nelayan kita mengeluh terdapat masalah sekitar persoalan alat tangkap yang berhadapan dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan. Kita juga melihat suasana gejolak terus menerus menjadi pemicu persoalan di masyarakat,” kata dia.
Upayanya, kata dia, sudah dilakukan beberapa cara tetapi belum maksimal. Maka dengan menggagas yang dapat mempertemukan semua stakeholder yang terkait dengan wilayah perikanan dan pelayaran kelautan. Baik dari pemerintah sendiri suatu pelaku dibidang perikanan dan pengusaha untuk melihat dari prespektif lain.
“Sebenarnya sejak muktamar kemarin melalui rapat kerja nasional sudah mencangkan dari sisi nelayan akan margetkan pembinaan nelayan berbasis kawasan. Ini sebernya sudah ditetapkan untuk membuat nelayan berkemajuan,” kata dia.
Syahril mengungkapkan, dengan mengintegrasikan semua program yang ada untuk peningkatan kualitas maupun fasilitas usaha nelayan dan peningkatan kesejahteranaan nelayan berbasis kawasan.
“Tetapi jalan menuju pelaksanaan program sudah dihadapkan dengan problem hilangnya kesempatan menangkap dari para nelayan, dengan hadirnya peraturan menteri no 22 tahun 2015 tentang cantrang,” tutup dia. (sumber: amanah)
