PWMJATENG.COM, Kairo, Mesir – Sejarah panjang Muhammadiyah dalam membela Palestina kembali mencuat saat ini. Dalam catatan sejarah, tokoh Muhammadiyah Kahar Muzakkir pernah membawa mandat dari 34 organisasi Indonesia untuk menghadiri Konferensi Bloudan di Syria. Konferensi ini dengan tegas menyerukan pentingnya pembelaan Palestina agar terhindar dari penjajahan Israel. Selain itu, Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden pertama, Bung Karno, menolak keras pengakuan Israel atas kemerdekaan Indonesia dengan alasan yang jelas.
Menariknya, Muhammadiyah tidak hanya terlibat dalam diplomasi, tetapi pada tahun 2009, bersama Yakkum, mereka mengirimkan tim kesehatan ke Palestina. Kisah keberhasilan tim kecil ini diulas dalam artikel “Sudibyo Markus, Diplomat Partikelir Muhammadiyah” yang memuat pengalaman tim Muhammadiyah dan Yakkum saat berhasil memasuki Gaza melalui pintu Celah Erez yang berada di sebelah utara perbatasan Gaza-Israel.
Baca juga, The Egyptian Red Crescent Buka Pintu Kerja Sama dengan Muhammadiyah untuk Penanganan Konflik Palestina
Namun, pertanyaannya sekarang, apakah Muhammadiyah akan mengulangi langkah kontroversial ini? Koordinator tim advance EMT Muhammadiyah, Naibul Umam, menyatakan bahwa kondisi politik dan situasi saat ini tidak memungkinkan untuk mengirimkan tim kesehatan seperti pada tahun 2009. “Kami sudah mendapatkan arahan dari KBRI di Mesir dan memperoleh informasi terkait situasi dan kondisi politik terkini yang tidak memungkinkan tim kesehatan Muhammadiyah memasuki Gaza dari Yordania,” ungkap Umam, Kamis (1/2).
Ketika ditanya mengenai langkah lain yang akan diambil Muhammadiyah, Gunawan Hidayat, anggota tim, menyarankan pembentukan satuan tugas permanen untuk Palestina, disebut “Desk Palestina”. Gunawan menjelaskan, “Kami mengusulkan agar PP Muhammadiyah menetapkan satuan tugas khusus untuk Palestina yang sifatnya permanen. Kami menyebutnya dengan Desk Palestina.” Gunawan menambahkan bahwa rencana ini telah disusun bersama PCIM Mesir, dan ke depannya, Desk Palestina akan dikelola bersama oleh Majelis dan Lembaga terkait, menunggu kebijakan lebih lanjut dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Editor : M Taufiq Ulinuha
