MDMC Jateng Mendesak Dibentuk BPBD Kota Salatiga
PWMJATENG.COM, SALATIGA – Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah Disaster Management Center (LPB MDMC) Jawa Tengah, Naibul Umam mendesak pemerintah Kota Salatiga untuk segera membentuk BPBD (BadanPenanggulanganBencana Daerah).
“Selama ini kita terkesan abai dengan kondisi perubahan alam yang semakin tidak menentu. Kejadian angin putting beliung pada hari Kamis, 8 Desember 2016 semestinya sudah cukup menjadi peringatan kita semua,” kata Umam, Kamis (8/12/2016).
Selanjutnya Umam juga menyampaikan bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, terdapat amanat untuk membentuk suatu organisasi perangkat Daerah yang menangani bidang kebencanaan. Bahkan secara detail BNPB juga sudah menetapkan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Terdapat beberapa alas an betapa pentingnya dibentuk lembaga yang secara khusus menangani penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten/Kota antara lain paradigm berfikir bahwa penanganan bencana hanya menitikberatkan kepada kegiatan setelah terjadinya bencana, sedangkan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan, pemberian logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana masih belum optimal. Belum maksimalnya koordinasi yang efektif, baik antar unit/institusi dan koordinasi antar stakeholder lainnya seperti dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa, danmasyarakat.Minimnyakegiatansosialisasi, pendidikan, pelatihan dan pembekalan penanggulangan bencana bagi masyarakat. Belum terpikirkan untuk membekali masyarakat agar mempunyai ketangguhan dalam menghadapi ancaman bencana.
Di Jawa Tengah ini sudah banyak Kabupaten/Kota yang membentuk BPBD tetapi entah mengapa Pemerintah Kota Salatiga seakan enggan membentuk BPBD. Umam juga mengingatkan bahwa akan terjadi banyak kesulitan dan kendala terutama pada aspek dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat ketika Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD karena distribusi dukungan tersebut akan terkendala persoalan administrative kelembagaan.
BNPB /BPBD Provinsi hanya bisa memberikan dukungan dana bila Kabupaten/Kota sudah memiliki badan serupa. Saya tidak bisa membayangkan ketika terjadi bencana dalam skala yang lebih besar tentu hal-hal seperti ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi Pemerintah Kota Salatiga.
Saat ini Indonesia sudah mengadopsi banyak pemikiran maju terkait penanganan bencana dengan prinsip Disaster Risk Reduction – atau pengurangan risiko bencana. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat getol mengkanpanyekan prinsip DRR ini. Di Jawa Tengah sendiri banyak Kabupaten/Kota yang juga tengah berlomba-lomba meraih predikat Kabupaten/Kota Tangguh yang sudah dicanangkan GubernurJawa Tengah setahun silam. (Naibiul Umam)
