PWMJATENG.COM, SEMARANG– Pemilihan umum merupakan ujung tombak dari pelaksanaan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Begitulah hal yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dr. Wahiduddin Adams, dalam materinya di acara Pendidikan Politik Kader Muhammadiyah yang diadakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jateng, di Hotel Grasia Semarang, Sabtu (4/12/2016).
Menurutnya, kualitas demokrasi ditentukan juga oleh kualitas pemilihan umum di suatu negara. “Dalam konteks Indonesia, kualitas pemilihan umum bisa diukur dari pengejawantahan asas pemilunya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Ujarnya.
Wahiduddin menambahkan bahwa salah satu bentuk kendali guna memastikan terlaksananya pemilu dengan baik, adalah melalui penanganan sengketa yang muncul dalam pemilu, karena tidak bisa dipungkiri setiap kontes pemungutan suara selalu saja akan terjadi sejumlah masalah.
Di Indonesia sendiri menurutnya, mekanisme yang dipilih berdasarkan UUD 1945 adalah memberikan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu lembaga yang digadang sebagai penjaga konstitusi ini, MK dianggap tepat untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.
Lanjut dia menjelaskan, kewenangan MK sampai juga pada putusan membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan pelaksanaan pemilihan ulang atau minimal pelaksanaan penghitungan suara ulang. “Sehingga utusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat untuk seluruh kewenangannya,” tegasnya. (dhie)
Discussion about this post