KARANGANYAR – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H.M. Din Syamsudin, MA, menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) Triwulan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Karanganyar, Jawa tengah, beberapa waktu yang lalu. Disela-sela kegiatan tersebut, Din Syamsuddin menegaskan untuk menolak revolusi. Din memaparkan bahwa Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sedang melakukan pergerakan menuju konsensus nasional dengan mengadakan pertemuan penting dengan 35 tokoh dan sejumlah pentolan ormas nasional guna merumuskan draf konsesus nasional. Menurut Din, konsensus nasional adalah kebutuhan mutlak yang tidak bisa tertunda lagi. “Bangsa ini sudah koma, kritis dan konsesus nasional merupakan solusi meskipun banyak teman pergerakan lain sudah tidak sabar ingin lakukan revolusi,” tegas Din Syamsauddin kepada wartawan.
Din juga menambahkan Muhammadiyah membidani pertemuan tersebut dengan target rumusan materi konsensus nasional bisa tercapai. Konsensus tersebut merupakan jalan terbaik di tengah ancaman pergerakan revolusi dalam siklus 20 tahunan pasca reformasi. Din menegaskan, pertemuan tersebut akan membahas semua topik yang menjadi parahnya negeri Indonesia, termasuk diantaranya korupsi dan supremasi hukum, demokratisasi, sistem pemilu ataupun pilkada langsung.
Bahkan, yang menjadi sorotan adalah gejala kehancuran bangsa ini dengan lolosnya UU Ormas di tengah era baru dinamika demokrasi yang dahsyat. Namun pemerintah secara vulgar menciptakan risiko dengan menata ulang ormas. Padahal, sebelum negeri ini lahir, ormas sebut saja Muhammadiyah dan NU sudah lahir. Namun sekarang keberadaannya mulai disoal melalui UU Ormas. “Saya sungguh tidak bisa berpikir mengapa di tengah zaman seperti ini DPR dan pemerintah meloloskan UU tentang penataan ormas. Ini sangat memalukan, sehingga Muhammadiyah pun menggugat,” tegas Din. (san/sindonews/Fakhrudin)
