Cegah Konflik Keluarga, Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Klaten Kupas Aturan Pembagian Waris dalam Islam di Pedan
PWMJATENG.COM,Β KLATEN β Harta yang terkumpul selama puluhan tahun kerap memicu perselisihan antaranggota keluarga setelah orang tua wafat. Merespons fenomena tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Klaten mengupas tuntas aturan pembagian waris dalam Islam, hibah, serta wasiat guna mencegah keretakan keluarga.
Kajian keagamaan bertajuk Pengajian Tarjih Muhammadiyah ini berlangsung meriah di Pendopo Marsudi Utomo, Waterpark Kedungan, Kecamatan Pedan, Klaten, Jumat (20/11/2026). Sekitar 8.000 warga Muhammadiyah dari berbagai penjuru Kabupaten Klaten memadati lokasi acara sejak siang hari.
Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Pedan bertindak sebagai pelaksana kegiatan dengan bersinergi bersama Pimpinan Daerah βAisyiyah (PDA) Kabupaten Klaten. Sejumlah pimpinan ranting, organisasi otonom tingkat kecamatan, tim Majelis Tarjih PDM Klaten, serta Camat Pedan turut hadir menyukseskan forum tersebut.
Pemateri utama, Ustaz Muhammad Sobri, Lc., M.H., membedah secara komprehensif panduan mengelola harta keluarga sesuai syariat. Ia menyoroti realitas pahit di masyarakat ketika sengketa tanah, rumah, dan sawah merusak hubungan persaudaraan.
Menurut Ustaz Sobri, pembagian harta orang tua yang terkesan tidak adil sering membuat antarsaudara saling memutus komunikasi selama bertahun-tahun. Kondisi ini menuntut pemahaman agama yang utuh sebelum masalah muncul di kemudian hari.
Perbedaan Mendasar Wasiat, Hibah, dan Warisan
Dalam pemaparannya, Ustaz Sobri meluruskan kekeliruan masyarakat yang sering menyamakan istilah wasiat, hibah, dan warisan. Padahal, syariat Islam menetapkan aturan berbeda untuk ketiga instrumen pengelolaan harta tersebut.
Ia mengawali penjelasan dengan mengingatkan larangan memakan harta secara batil sesuai Surah Al-Baqarah ayat 188. Selanjutnya, Ustaz Sobri merinci definisi ketiganya secara tegas agar jemaah mudah memahaminya.
Wasiat merupakan pesan penyerahan harta yang berlaku setelah pemberinya meninggal dunia. Sementara itu, hibah adalah pemberian harta secara sukarela ketika pemberi dan penerima masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.
Adapun warisan adalah harta peninggalan pewaris yang otomatis menjadi hak ahli waris berdasarkan ketentuan syariat. Pemahaman atas tiga batasan waktu dan status ini menjadi kunci utama mencegah sengketa harta keluarga.
Ustaz Sobri juga menekankan pentingnya persiapan wasiat sejak dini, terutama terkait pelunasan utang dan pemenuhan hak pihak lain. Syariat membatasi besaran wasiat maksimal sepertiga dari total harta peninggalan.
Selain itu, pewaris pada prinsipnya dilarang memberikan wasiat kepada ahli waris utama. Ketentuan ini hanya bisa berubah apabila seluruh ahli waris lainnya menyetujui setelah pewaris wafat.
Pada kesempatan yang sama, Ustaz Sobri menjelaskan perbedaan kedudukan anak kandung dan anak angkat dalam aturan pembagian waris dalam Islam. Anak kandung berhak menerima warisan karena ikatan nasab, sedangkan anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis.
βAnak kandung tidak boleh menerima wasiat, tetapi berhak mendapatkan warisan agar tidak memicu kecemburuan saudara lainnya. Sebaliknya, anak angkat tidak memperoleh warisan, tetapi bisa mendapatkan bagian harta melalui jalur wasiat,β jelas Ustaz Sobri.
Ketentuan hukum di Indonesia turut mengakomodasi perlindungan bagi anak angkat melalui mekanisme wasiat wajibah. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak angkat berhak menerima wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta peninggalan.
Keadilan Hibah dan Kewajiban Sebelum Membagi Harta
Beralih pada aspek hibah, Ustaz Sobri berpesan agar orang tua berlaku adil kepada seluruh anak saat membagikan harta semasa hidup. Orang tua tetap boleh mengapresiasi anak yang berjasa merawat mereka di masa tua.
Namun, bentuk penghargaan tersebut tidak boleh mengabaikan hak saudara lainnya hingga memicu kecemburuan. Dalam sesi ini, ia juga mengulas kebolehan memberikan hibah kepada anak yang berbeda keyakinan sesuai koridor hukum syariat.
Terkait rincian ahli waris, Ustaz Sobri memaparkan porsi hak laki-laki dan perempuan secara proporsional. Ia mencontohkan bagian istri yang memperoleh seperempat harta jika pewaris tidak meninggalkan anak, serta seperdelapan apabila pewaris memiliki anak.
Sebelum keluarga menjalankan pembagian waris dalam Islam, mereka wajib menuntaskan sejumlah tanggungan pewaris terlebih dahulu. Kewajiban tersebut meliputi biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang kepada sesama manusia, serta utang kepada Allah seperti zakat dan fidyah.
Setelah seluruh tanggungan selesai dan wasiat yang sah terpenuhi, barulah keluarga dapat membagi sisa harta kepada ahli waris. Urutan ini menjamin harta yang berpindah tangan benar-benar bersih dari hak pihak lain.
βWarisan terbaik bukan sekadar tumpukan harta yang melimpah, melainkan harta halal yang terbagi sesuai tuntunan Allah sehingga membawa keberkahan bagi keluarga,β tegas Ustaz Sobri.
Melalui pengajian akbar ini, Majelis Tarjih PDM Klaten mengajak umat membekali diri dengan literasi syariat dalam mengelola aset keluarga. Pengetahuan yang tepat akan menjaga keharmonisan persaudaraan sekaligus memastikan setiap ahli waris menerima haknya secara adil.
Pengajian Tarjih ini membuktikan komitmen Muhammadiyah dalam menghadirkan solusi nyata atas persoalan sosial umat. Pemahaman pembagian waris dalam Islam yang kuat diharapkan mampu menciptakan tatanan keluarga harmonis dan bermartabat di tengah masyarakat.
Kontributor: Muhammad Farhan Al Yuflih
Editor: Akmal



