Gandeng Balai PS, UMS Dampingi Ratusan Kelompok Perhutanan Sosial
PWMJATENG.COM, SURAKARTA – Universitas Muhammadiyah Surakarta mengambil langkah strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pinggiran hutan. Pihak kampus menjajaki peluang kolaborasi intensif dengan Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta pada Selasa (23/6/2026). Langkah taktis ini bertujuan untuk memberikan pendampingan nyata kepada para petani yang telah mengantongi izin pengelolaan kawasan hutan secara legal dari kementerian terkait.
Melalui kemitraan ini, perguruan tinggi berkomitmen penuh menyentuh berbagai aspek krusial di sektor hulu hingga hilir. Para akademisi akan memfasilitasi pengolahan pascapanen, penguatan kelembagaan usaha, hingga pembukaan akses pasar modern bagi para petani. Komitmen kuat tersebut menjadi bukti nyata kontribusi institusi dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan program perhutanan sosial secara produktif.
Garap Potensi 147 Izin Kelola Lahan di Jawa Tengah
Wakil Rektor V UMS, Prof. Supriyono, menjelaskan bahwa jalinan kerja sama ini sudah memasuki babak implementasi naskah perjanjian. Tim ahli dari kampus siap menerjunkan personel untuk mengawal kelompok tani hutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Khusus untuk wilayah Jawa Tengah sendiri, saat ini masyarakat telah memegang sekitar 147 izin pemanfaatan kawasan hutan lestari.
Ratusan kelompok masyarakat tersebut terus memacu pengembangan berbagai komoditas unggulan baru, sektor pangan, serta energi mandiri. Kehadiran para akademisi tentu akan mempercepat peningkatan kapasitas produksi dan kapabilitas manajerial para pengelola lokal. Melalui skema pendampingan terpadu, program perhutanan sosial ini diharapkan mampu mengubah nasib ekonomi masyarakat pinggiran secara signifikan.
Fokus Dongkrak Ekonomi Petani dan Pulihkan Ekologi
Sementara itu, Kepala Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta, Wahyudi Ardhianto, menyambut hangat inisiatif keterlibatan civitas akademika ini. Wahyudi menekankan bahwa kelompok pengelola lahan memerlukan intervensi langsung dari pakar ekonomi guna memperluas jangkauan pasar produk lokal. Kendati demikian, beliau mengingatkan agar orientasi keuntungan finansial tidak mengorbankan kelestarian alam sekitar.
“Tujuannya memang untuk kesejahteraan petani, namun kami juga fokus mengembalikan fungsi ekologis hutan,” tegas Wahyudi. Oleh karena itu, para penggarap lahan wajib menjaga keseimbangan alam agar tidak memicu kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah. Keseimbangan antara profit ekonomi dan pemulihan vegetasi hutan menjadi indikator utama keberhasilan program bersama ini.
Realisasi Program Konkret Lewat KKN Tematik Mahasiswa
Kedua belah pihak sepakat akan segera merumuskan berbagai program kerja nyata dalam waktu dekat. Bentuk kerja sama di lapangan akan mewujud melalui kegiatan penelitian aplikatif, pengabdian dosen, serta pengiriman mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Para mahasiswa akan berinteraksi langsung guna membantu penyelesaian konflik tata kelola di kawasan hunian warga.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan di Indonesia. Model kolaborasi ini juga membuktikan bahwa dunia kampus mampu memberikan solusi praktis atas dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Pada akhirnya, tata kelola perhutanan sosial yang matang akan menjamin masa depan bumi sekaligus kemakmuran para petani lokal.
Kontributor Fika
Editor: Ayma
