Tolak Polri di Bawah Kementerian, IMM Pekalongan: Bahaya Birokrasi Berlapis!
PWMJATENG.COM, PEKALONGAN — PC IMM Pekalongan Raya secara tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu karena dinilai berisiko memperlambat respons keamanan dan merusak rantai komando nasional. Langkah tersebut dianggap berpotensi melemahkan efektivitas sistem perlindungan masyarakat yang selama ini sudah berjalan.
Ketua PC IMM Pekalongan Raya, Muhammad Haidar, menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian justru akan menimbulkan birokrasi berlapis. Menurutnya, rantai komando yang panjang hanya akan memperlambat pengambilan keputusan, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan respons cepat.
“Dalam kondisi bangsa yang menghadapi tantangan kompleks, negara membutuhkan institusi kepolisian yang bekerja tegas dan tidak terhambat prosedur birokrasi yang panjang,” ujar Haidar pada Jumat (30/1/2026). Ia menambahkan, posisi Polri seharusnya tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia untuk menjaga kejelasan komando nasional sesuai amanat Reformasi 1998.
Selain masalah kecepatan, IMM Pekalongan menilai pemindahan ini rentan membuka ruang tarik-menarik kepentingan sektoral. Jika berada di bawah kementerian, profesionalisme Polri dikhawatirkan terganggu oleh dinamika internal pemerintahan yang politis. Polri diharapkan tetap fokus pada fungsi penegakan hukum (gakkum) serta pelayanan publik.
Lebih lanjut, Haidar menekankan bahwa persoalan utama saat ini bukan pada struktur organisasi, melainkan pada penguatan komunikasi antarlembaga. Lemahnya koordinasi dinilai lebih berbahaya karena dapat memicu tumpang tindih kebijakan yang menurunkan kepercayaan masyarakat.
IMM Pekalongan Raya berkomitmen terus memberikan dukungan kritis agar Polri tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Sebagai representasi pemuda, IMM siap menjadi mitra kritis dalam mengawal reformasi institusi demi demokrasi yang berkeadilan di Indonesia.
Editor: Al-Afasy
