Rakorwil LHKP PWM Jateng 2025 Tegaskan Politik Bernilai Qur’ani dan Etika Publik
PWMJATENG.COM, Brebes – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) 2025 di King Royal Hotel Brebes, Sabtu (7/12/2025). Forum bertema “Konsolidasi Gerakan Kebijakan Publik Muhammadiyah untuk Jawa Tengah Berkeadilan dan Bermartabat” ini dihadiri jajaran PWM Jateng, perwakilan PDM se-Jawa Tengah, Bupati Brebes, serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Ketua LHKP PWM Jateng, Dr. Jayusman Arif, M.Si., menegaskan Rakorwil tidak boleh dipandang sebagai agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk mempertajam analisis kebijakan dan memperkuat koordinasi lintas daerah. Ia menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai Al-Qur’an sebagai landasan setiap keputusan publik, seraya merujuk pesan Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 41 tentang kerusakan di darat dan laut akibat ulah manusia. Menurutnya, kebijakan yang lahir dari forum ini harus berpihak pada keselamatan, kemaslahatan, dan keberlanjutan hidup masyarakat.
“Ayat ini mengingatkan kita agar lebih berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan,” ujarnya, mendorong kader Muhammadiyah di berbagai daerah memperkuat advokasi berbasis data dan riset lapangan.
Baca Juga:
Ketua PWM Jawa Tengah, K.H. Dr. Tafsir, M.Ag., dalam sambutan pembukaan menyoroti eratnya hubungan dakwah, kekuasaan, dan politik. Ia mengingatkan bahwa sikap menjauh dari politik justru dapat melemahkan daya jangkau dakwah Muhammadiyah di ruang publik. “Dakwah sosial-keagamaan tidak boleh mengabaikan kekuasaan. Islamisasi di Nusantara pada masa lalu juga dimulai dari kekuasaan,” tegasnya di hadapan peserta.
Ia menambahkan, undang-undang memiliki daya paksa yang tidak dimiliki agama secara struktural. Karena itu, nilai-nilai keislaman perlu diperjuangkan agar terformulasi dalam kebijakan dan regulasi yang menjamin keadilan sosial. Tafsir juga mengapresiasi kader Muhammadiyah yang telah mengemban amanah di legislatif maupun eksekutif sebagai bagian dari kontribusi nyata persyarikatan bagi bangsa.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Melalui makalah yang dibacakan perwakilannya, ia menyoroti tanggung jawab Indonesia menjaga kelestarian laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia mengajak kader Muhammadiyah bersinergi mengawal program ekonomi biru dan kebijakan perikanan berkelanjutan, dengan menempatkan LHKP sebagai mitra strategis penjaga etika publik di sektor kelautan.
Baca Juga: LHKP PP Muhammadiyah Desak Pemerintah Hentikan Tambang di Pulau Kecil: Ancaman Ekologis Mengintai!
Rakorwil yang diikuti perwakilan LHKP dari berbagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah, juga menjadi ajang berbagi pengalaman pengelolaan kebijakan di tingkat lokal. Para peserta memaparkan isu lingkungan, tata kelola pemerintahan, hingga pengentasan kemiskinan, sekaligus merumuskan langkah sinergis dengan kader Muhammadiyah yang kini berdiaspora di DPRD, DPR, maupun eksekutif daerah.
Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma, SE., MM., menyatakan kesiapan pemerintah daerah berkolaborasi dengan Muhammadiyah dalam program pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Rakorwil LHKP PWM Jateng 2025 diharapkan melahirkan rekomendasi konkret serta memperkuat peran Muhammadiyah sebagai penjaga etika publik dan moral kebijakan di tingkat daerah maupun nasional.
Editor: Al-Afasy
