Ibnu Djarir: Kejernihan Hadapi Pilgub

TATKALA berbincang-bincang dengan sejumlah warga dari akar rumput mengenai cagub-cawagub Jawa Tengah yang bakal mereka pilih, penulis mendapat kesan pada umumnya mereka masih bingung. Mereka merasa belum, bahkan tidak mengenal secara dekat tiga pasangan cagub-cawagub. Kecuali terhadap Bibit Waluyo dan Hadi Prabowo, mengingat dua pejabat itu sudah hampir 5 tahun memimpin provinsi ini.
Kebanyakan dari mereka juga belum mengenal Ganjar Pranowo, kecuali sebagian ’’responden’’ yang melek informasi, atau punya keterkaitan dengan PDIP, partai pengusung kandidat itu. Tetapi anggota DPR itu segera turun ke lapangan sehingga sekarang banyak orang mengenal.
Ketika mencoba mencari tahu bagaimana warga akar rumput itu memilih cagub-cawagub, kebanyakan dari mereka mengatakan akan mengikuti apa yang sudah berjalan dalam pilkada, pileg, dan pilpres selama ini. ’’Kita orang kecil, yang pasti memilih yang menguntungkan,’’ demikian kurang lebih jawaban mereka.
Pernah penulis naik angkot dan si sopir memakai kaos seragam, sehabis mengikuti kampanye pilgub periode lalu. Ketika ditanya,’’ Dari mana Bapak memperoleh kaos itu?’’, jawabnya,’’ Dari panitia kampanye dan tadi juga mendapat uang Rp 25 ribu. Tapi saya dengar ada yang bisa memberi lebih dari itu. Karenanya, saya akan cari pada kampanye-kampanye yang lain.’’
Dari fakta tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar warga Jateng menganut pragmatisme, bukan idealisme. Para pimpinan parpol dalam pernyataan resmi di ruang publik memang selalu menentang praktik politik uang tetapi dalam kenyataan money politics itu tidak dapat dibantah.
Kita tentu prihatin terhadap fenomena itu dalam tiap pilkada, pileg, dan pilpres, karena hal itu menunjukkan mutu rendah demokrasi di Tanah Air, mengingat uang lebih menentukan kemenangan, bukan mengutamakan kualitas pribadi tokoh. Dalam kaitan ini masih mungkin terjadi serangan fajar pada tiap pilkada, pileg, dan pilpres.
Kemenangan Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2012 merupakan kejutan. Sebelumnya, beberapa lembaga survei selalu menyebutkan Fauzi Bowo menduduki peringkat teratas. Pendukung incumbent (petahana) itu merasa adhem-ayem menghadapi Jokowi-Ahok, lebih-lebih Foke didukung koalisi 10 parpol. Tetapi fakta berbicara lain, dan itu menunjukkan anggota parpol tidak terikat pada keputusan atau perintah pimpinan partai.
Memilih Pemimpin
Para pimpinan parpol segera ingin tahu resep kemenangan Jokowi-Ahok karena mereka ingin menirunya. Ditambah catatan para pengamat politik, kita bisa menyimpulkan, pertama; Jokowi mempunyai citra positif dalam mengatasi masalah sosial ekonomi di wilayah Surakarta tanpa menimbulkan gejolak sosial. Hal ini yang kemudian mengundang simpati penduduk Jakarta.
Kedua; Jokowi bisa mengidentifikasi masalah dan kebutuhan warga Jakarta, seperti problem banjir, kemacetan lalu lintas, kekumuhan, kesulitan biaya pendidikan, pengobatan, dan sebagainya. Dalam waktu singkat, ia membagikan kartu sehat, kartu Jakarta  Pintar, menyusun program mengatasi banjir dan kemacetan, membangun rumah susun, membagikan  sembako dan sebagainya.
Ketiga; Jokowi bisa menunjukkan tipe kepemimpinan yang merakyat, lewat cara blusukan ke daerah kumuh, ke kelurahan, sehingga rakyat merasa lebih dihargai oleh pemimpinnya. Dalam kaitan untuk lebih mendekati rakyat, ia juga berencana membangun masjid megah. Keempat; dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih ia menerapkan beberapa langkah reformasi birokrasi.
Sesuai dengan asas demokrasi, tiap penduduk punya hak untuk bebas memilih pemimpin, dalam jabatan apa pun, sesuai dengan pertimbangan pikiran dan nurani masing-masing. Karena itu, dalam pilgub di provinsi ini pada 26 Mei mendatang, warga Jateng tidak perlu takut mendapat tekanan dari siapa pun.
Sebenarnya kita bisa memilih pemimpin yang baik, dengan mendasarkan pada pandangan kaum cerdik pandai  tentang pemimpin yang baik, sebagai bahan renungan. Pertama; dalam negara RI yang berdasarkan Pancasila, pemimpin yang baik adalah sosok yang mampu memahami dan mengamalkan kelima sila secara utuh.
Akhir-akhir ini ada kesan Pancasila agak terpinggirkan, atau berpancasila hanya secara lamisan. Pemahaman dan pengamalan secara utuh dasar negara itu akan mewujudkan bangsa yang beradab sebagai makhluk Ilahi.
Kedua; pemimpin yang baik mempunyai rekam jejak yang bersih, tidak pernah terlibat pelanggaran hukum atau perbuatan tercela. Ketiga; punya kompetensi untuk melaksanakan tugas dengan baik sebagai amanah dari rakyat. Keempat; memiliki integritas tinggi, kejujuran, atau akhlak mulia sehingga bisa memberikan keteladanan yang baik bagi rakyat.
Pengalaman di negara mana pun, sering terjadi pemimpin yang tidak jujur atau amoral, menghadapi masalah setelah lengser dari jabatan. Menurut tuntunan agama Islam, bila seseorang menghadapi keragu-raguan dalam menentukan pilihan maka dianjurkan shalat istikharah, yaitu sembahyang guna memohon petunjuk dari Allah swt agar Dia membimbing pikiran dan hati kita menentukan pilihan yang sebenar-benar dan setepat-tepatnya. (10)
–  Penulis: H. Ibnu Djarir, Mantan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. (Artikel ini dimuat di harian suara merdeka)