PWMJATENG.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Pelantikan ini menandai perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Sebelumnya, urusan haji berada di bawah Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Kini, lembaga tersebut resmi bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Pelantikan Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2024–2029. Keppres tersebut dibacakan langsung oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.
Dalam sumpah jabatannya, Irfan Yusuf menegaskan komitmen untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Irfan.
Pernyataan serupa juga diucapkan Dahnil Anzar. Ia menegaskan, dirinya akan menjunjung tinggi etika jabatan. “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” tuturnya.
Baca juga, Purifikasi Fenomena Gerhana oleh Rasulullah
Usai pembacaan sumpah, keduanya melakukan penandatanganan berita acara di hadapan Presiden Prabowo.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya telah mengumumkan pengangkatan Dahnil Anzar sebagai Wakil Menteri. Ia menjelaskan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dilakukan setelah adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait rancangan Undang-Undang Haji.
“Sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan Undang-Undang Haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umrah,” kata Prasetyo di Istana Negara, Senin.
Ia menambahkan, pengangkatan Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji. “Sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umrah,” jelasnya.
Diketahui, Dahnil Anzar Simanjuntak juga merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2014-2018.
Perubahan nomenklatur dari BP Haji menjadi kementerian dipandang sebagai transformasi besar. Pemerintah berharap, langkah ini akan meningkatkan profesionalitas serta efektivitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Dengan adanya kementerian baru ini, koordinasi dengan berbagai lembaga terkait diharapkan semakin mudah. Selain itu, penyusunan kebijakan strategis juga bisa dilakukan lebih cepat, terutama dalam memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
