Peran Muhammadiyah dalam Memperkuat Kebijakan Negara dan Pendidikan Politik Sehat
PWMJATENG.COM, Semarang – Pada sebuah kesempatan, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Zakiyuddin Baidhawy, menegaskan bahwa Muhammadiyah terus berperan aktif dalam menjaga kebijakan negara agar sejalan dengan konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam pernyataannya, Zakiyuddin juga menyoroti pentingnya peran Muhammadiyah sebagai perekat bangsa yang konsisten dalam membangun politik sehat.
Zakiyuddin, yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, menyampaikan bahwa Muhammadiyah memiliki komitmen untuk menjaga tatanan bangsa melalui pendekatan yang independen namun tetap kritis. “Muhammadiyah adalah kekuatan perekat bangsa yang juga menjadi wahana pendidikan politik sehat untuk mewujudkan kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban,” tuturnya pada Selasa (17/9/2024).
Muhammadiyah, lanjutnya, memiliki ideologi yang kuat sebagai sistem keyakinan dan teori perjuangan yang berakar dari ajaran Islam. “Ideologi Muhammadiyah adalah sistem keyakinan dan teori perjuangan untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial-keagamaan,” jelas Zakiyuddin.
Meski aktif berperan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, Muhammadiyah tetap bersikap independen dan tidak terafiliasi dengan kekuatan politik manapun. Zakiyuddin menekankan bahwa independensi ini menjadi ciri khas Muhammadiyah dalam berjuang demi kebaikan bersama. “Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun,” tegasnya.
Sikap independen Muhammadiyah, menurut Zakiyuddin, tetap diiringi dengan fungsi kritik terhadap sistem politik yang berjalan di negara ini. Prinsip amar ma’ruf nahi munkar selalu menjadi landasan dalam memberikan masukan yang konstruktif demi tegaknya sistem politik yang demokratis. “Muhammadiyah selalu bersikap independen. Namun, tetap menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban,” ungkapnya.
Meskipun Muhammadiyah tidak terikat dengan partai politik manapun, anggota organisasi ini tetap diberikan kebebasan untuk menggunakan hak pilih sesuai hati nurani mereka. Zakiyuddin menambahkan bahwa tanggung jawab sebagai warga negara yang rasional dan kritis harus diutamakan dalam proses politik. “Setiap anggota Muhammadiyah bebas memilih sesuai hati nurani, tetapi mereka harus bertanggung jawab sebagai warga negara yang rasional dan kritis,” paparnya.
Baca juga, Mitsaq: Jejak Perjanjian Agung di Relung Jiwa Manusia
Zakiyuddin juga menekankan pentingnya peran aktif anggota Muhammadiyah dalam politik, namun dengan tetap mengedepankan akhlak mulia dan prinsip dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Menurutnya, politik bagi Muhammadiyah adalah sarana untuk menyebarkan kebaikan dan membangun kehidupan bangsa yang lebih baik.
“Anggota Muhammadiyah perlu aktif di politik untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan akhlak mulia. Aktivitas politik juga harus sejalan dengan dakwah amar ma’ruf nahi munkar,” jelas Zakiyuddin. Hal ini sejalan dengan misi Muhammadiyah dalam membangun kemaslahatan bagi bangsa dan negara.
Di akhir tausiyahnya, Zakiyuddin menyampaikan bahwa Muhammadiyah bekerja sama dengan semua pihak tanpa pandang bulu, selama kolaborasi tersebut berlandaskan pada kebajikan. Muhammadiyah selalu menjauhi kemudharatan dan berupaya membangun kehidupan bangsa yang lebih baik, maju, dan demokratis. “Muhammadiyah bekerja sama dengan semua pihak atas dasar kebajikan, menjauhi kemudharatan, dan berupaya membangun kehidupan bangsa yang lebih baik, maju, demokratis, dan berkeadaban,” pungkasnya.
Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, peran Muhammadiyah dalam pendidikan politik menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan. Dengan pendekatan yang independen namun kritis, Muhammadiyah memberikan kontribusi nyata dalam membangun bangsa yang lebih baik, khususnya melalui penguatan moral dan etika politik.
Zakiyuddin juga menegaskan bahwa Muhammadiyah berkomitmen untuk terus menyuarakan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan politik yang sehat dan berkeadaban menjadi bagian integral dari misi Muhammadiyah. “Misi organisasi Muhammadiyah selalu untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” tutupnya.
Dengan demikian, melalui pendidikan politik yang baik dan independen, Muhammadiyah berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap kebijakan negara selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan cita-cita bangsa. Sebagai kekuatan moral yang berlandaskan ajaran Islam, Muhammadiyah tetap berada di garis depan dalam memperjuangkan demokrasi yang adil dan berkeadaban.
Editor : M Taufiq Ulinuha
