PWMJATENG.COM, Surakarta – Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pemikiran Hukum Muhammadiyah: Perspektif Filosofis, Teori Hukum, dan Praktik”. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Jumat–Sabtu, 4–5 Juli 2025, di Gedung Pascasarjana Kampus 2 UMS.
FGD ini bertujuan memperkuat fondasi pemikiran hukum Muhammadiyah dari sisi filosofis hingga praktik advokasi. Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, menyebut FGD ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk menyusun kerangka hukum Muhammadiyah secara utuh dan aplikatif.
“Ini langkah penting dalam membangun pola pikir hukum Muhammadiyah yang solid. Hasil diskusi akan kami formulasikan untuk dibawa dalam Muktamar Muhammadiyah mendatang,” ujarnya saat membuka acara, Jumat (4/7).
Diskusi mengupas beragam isu penting, seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum. Juga dibahas kontribusi Muhammadiyah dalam jihad konstitusi, penegakan hukum, dan advokasi keadilan. FGD menghadirkan sejumlah narasumber nasional dengan latar belakang akademik dan pengalaman hukum yang kuat.
Salah satu narasumber utama, mantan Ketua KPK RI Busyro Muqoddas, menegaskan bahwa perjuangan hukum Muhammadiyah harus berakar pada enam pilar amal usaha, yakni tauhid, ibadah, kehidupan sosial, penegakan Islam, ittiba’ pada perjuangan Nabi Muhammad SAW, dan keteraturan organisasi.
“Islam tidak hanya bicara hukum formal. Hukum harus menghadirkan keadilan, menjaga martabat manusia, dan melestarikan lingkungan ciptaan Allah,” tegas Busyro.
Ia mengkritik kebijakan hukum di berbagai daerah yang cenderung mengakomodasi kepentingan oligarki dan mengabaikan keadilan ekologis. Busyro mencontohkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Provinsi Banten yang dinilainya lebih memihak investor ketimbang masyarakat lokal.
“Muhammadiyah tidak boleh tinggal diam. Kita harus mencetak kader profesional melalui pendidikan hukum yang unggul dan membangun sekolah politik serta sekolah HAM. Kader Muhammadiyah harus punya akhlak, integritas, dan keberanian moral,” ujarnya.
Baca juga, Kapan Puasa Tasua dan Asyura 2025? Ini Jadwal dan Keutamaannya
Busyro juga menekankan pentingnya menjauhkan diri dari praktik nepotisme, diskriminasi sosial, dan politik transaksional. “Muhammadiyah harus menjadi ikon gerakan hukum yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan,” katanya.
Selain Busyro, sejumlah akademisi turut menyumbangkan gagasan. Nurul Barizah memaparkan implementasi hukum dalam konteks pembangunan nasional, sedangkan Khudzaifah Dimyati membedah posisi hukum Muhammadiyah di antara berbagai teori hukum.
Topik filsafat hukum Muhammadiyah, khususnya epistemologi, ontologi, dan aksiologi, dibahas oleh Syamsul Anwar, Abdul Fattah Santoso, dan Hamim Ilyas. Isu jihad konstitusi dan strategi advokasi disampaikan oleh Absori, Trisno Raharjo, dan Bambang Widjojanto.
Peserta FGD berasal dari Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih, ketua Majelis Hukum dan HAM PWM se-Indonesia, serta pimpinan Fakultas Hukum dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA). Hadir pula peserta lintas disiplin ilmu, seperti kedokteran dan teknik, yang menunjukkan luasnya cakupan pemikiran hukum Muhammadiyah.
Trisno menyebut bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum akademik, tetapi juga wahana membangun jaringan advokasi yang berkelanjutan. “Kita ingin pemikiran hukum Muhammadiyah dapat berdampak langsung terhadap reformasi hukum nasional,” tegasnya.
FGD selama dua hari ini diharapkan mampu memperkuat posisi Muhammadiyah sebagai kekuatan moral dalam pembangunan sistem hukum yang adil dan berintegritas. Muhammadiyah tidak hanya dituntut aktif dalam wacana, tetapi juga harus hadir dalam praktik hukum yang membela kepentingan rakyat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kontributor : Yusuf
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
