Masjid Inklusif: UMS dan PDM Klaten Susun Standar Fasilitas Disabilitas
PWMJATENG.COM, Surakarta – Dalam upaya mewujudkan masjid dan musala yang lebih inklusif, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Persyarikatan (LPMPP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berkolaborasi dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Klaten serta Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) menggelar workshop pengembangan standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini bertujuan memastikan tempat ibadah dapat diakses dengan nyaman dan mandiri oleh semua jamaah, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik.
Workshop ini diadakan pada Minggu, 16 Maret 2025, di SMA Muhammadiyah Klaten dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini juga melibatkan tim pendamping dari UMS, yakni Dyah Widi Astuti, Fadhilla Tri Nugrahaini, dan Alfia Magfirona.
Ketua Tim Pendamping, Dyah Widi Astuti, menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah mendampingi pengembangan standar aksesibilitas pada masjid dan musala di Kabupaten Klaten.
“Peserta workshop ini berasal dari PCM seluruh Kawedanan Klaten dan takmir-takmir masjid Muhammadiyah di Klaten. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keresahan atas keterbatasan akses penyandang disabilitas dalam menjalankan ibadah di masjid atau musala,” ungkap Dyah pada Senin (17/3).
Ia menambahkan bahwa standar fasilitas difabel harus merujuk pada desain universal, sehingga masjid dan musala bisa digunakan penyandang disabilitas untuk beribadah secara mandiri. Dengan demikian, mereka dapat melakukan kegiatan dengan nyaman tanpa bantuan orang lain.
“Banyak yang mengkhawatirkan najis yang terbawa alat bantu penyandang disabilitas, seperti kursi roda atau tongkat jalan. Padahal, hal ini dapat dikaji lebih lanjut dari perspektif fikih,” tambahnya.
Baca juga, Keutamaan Salat Tarawih dan Lailatul Qadar
Auli Septa Arini, Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten, menegaskan bahwa pemerintah daerah turut menaruh perhatian terhadap penyandang disabilitas.
“Mempersiapkan fasilitas disabilitas berarti menyiapkan fasilitas untuk kita di masa depan. Semua orang akan menua dan mengalami keterbatasan fisik,” tuturnya.
Sementara itu, Qoriek Asmawati dari Paguyuban Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK) mengungkapkan bahwa banyak masjid saat ini belum didesain inklusif.
“Fasilitas yang disediakan masih belum aksesibel. Pelayanan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya mencakup fasilitas fisik, tetapi juga pelayanan nonfisik berupa sikap dan interaksi yang mendukung. Hal ini penting untuk meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan keagamaan,” paparnya.
Dari perspektif Tarjih, Alifiyatul Azizah dari Majelis Tarjih PWM Jawa Tengah menjelaskan bahwa kursi roda dan tongkat tidak dihukumi najis, kecuali terdapat barang najis yang menempel secara nyata. Oleh karena itu, kekhawatiran berlebihan mengenai kebersihan alat bantu penyandang disabilitas saat beribadah tidaklah diperlukan.
Workshop ini diakhiri dengan sesi diskusi kelompok untuk menentukan masjid dan musala percontohan di tiap Kawedanan Klaten serta menjaring aspirasi dari peserta.
Kontributor : Fika
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
