PWMJATENG.COM, Surakarta – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) semakin memperkuat daya saing lulusannya melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah resmi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan adanya LSP ini, mahasiswa UMS kini dapat memperoleh sertifikasi kompetensi yang menjadi nilai tambah saat memasuki dunia kerja.
Ketua LSP UMS, Zulfikar, menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi merupakan syarat utama dalam proses rekrutmen tenaga kerja, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saat ini, banyak perusahaan dan instansi pemerintah yang mensyaratkan sertifikasi kompetensi dari lembaga yang diakui BNSP,” ujar Guru Besar Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMS, Sabtu (15/3).
Dalam pelaksanaannya, LSP UMS menerapkan tiga aspek utama dalam uji kompetensi, yaitu:
- Pengetahuan (Knowledge) – Mahasiswa diuji pemahamannya terkait bidang masing-masing.
- Etika (Ethics) – Ujian mencakup penerapan etika kerja profesional.
- Pengalaman Kerja (Work Experience) – Mahasiswa harus memiliki pengalaman praktik melalui magang atau proyek terkait.
LSP UMS telah melewati proses perizinan panjang sejak awal 2022. Akhirnya, pada 20 Januari 2024, BNSP secara resmi memberikan lisensi kepada UMS untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi.
Baca juga, Menyelaraskan Kemajuan Teknologi dengan Nilai-Nilai Islam
Saat ini, LSP UMS menawarkan tujuh skema sertifikasi, di antaranya Teknisi Akuntansi Ahli (level 6), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Pemasaran Digital, Pemrograman, Supervisor Rekrutmen dan Seleksi SDM, Kewirausahaan Industri, serta Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). UMS menargetkan hingga 30 skema sertifikasi pada akhir April 2025.
Sertifikasi kompetensi memberikan banyak keuntungan bagi mahasiswa. Selain meningkatkan peluang kerja, sertifikasi ini juga menjadi bukti bahwa lulusan UMS memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Bagi pemberi kerja, sertifikasi ini menjadi jaminan bahwa tenaga kerja yang direkrut benar-benar memiliki keterampilan yang dibutuhkan, bukan sekadar memiliki ijazah,” jelas Zulfikar.
Mahasiswa UMS juga mendapat keuntungan dengan biaya sertifikasi yang lebih terjangkau dibandingkan lembaga eksternal.
Salah satu tantangan dalam pengembangan LSP adalah keterbatasan jumlah asesor. Saat ini, UMS memiliki 48 asesor, tetapi sebagian besar harus memperbarui sertifikasinya dalam waktu dekat.
Ketua LSP UMS berharap pimpinan universitas terus mendukung pengembangan LSP ke depan.
“Kami berharap pada kepemimpinan Rektor periode 2025-2029, LSP UMS bisa lebih berkembang dan berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi lulusan,” pungkasnya.
Kontributor : Fika
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
