LHKP Muhammadiyah Jateng: Kasus Sritex Lemah Secara Kebijakan
PWMJATENG.COM, Semarang — Perkara dugaan korupsi fasilitas kredit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang menyeret mantan Direktur Bank DKI, Babay Farid Wazdi (BFW), menuai sorotan tajam. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah menilai perkara ini menyimpan kelemahan mendasar jika ditinjau dari perspektif kebijakan publik.
Pengamat kebijakan publik LHKP PWM Jateng, Wahidin Hasan, menegaskan bahwa pengucuran kredit pada 2020 adalah respons terhadap krisis Covid-19. Saat itu, pemerintah mendorong perbankan menjaga likuiditas dunia usaha, termasuk Sritex yang memproduksi Alat Pelindung Diri (APD).
“Keputusan di masa krisis memiliki standar penilaian berbeda. Risiko yang meningkat tidak otomatis dapat dikriminalkan tanpa bukti niat jahat (mens rea),” ujar Wahidin, Kamis (8/1).
Wahidin menyoroti bahaya penyamaan kredit macet sebagai perbuatan pidana. Dalam industri perbankan, kredit bermasalah adalah risiko inheren yang telah diantisipasi melalui manajemen risiko. Ia khawatir pendekatan hukum saat ini menciptakan ketakutan sistemik bagi para bankir profesional untuk mengambil keputusan strategis.
Fakta persidangan menunjukkan lebih dari 20 bank lain juga memberikan kredit kepada Sritex berdasarkan laporan keuangan yang sama. Menurut Wahidin, jika terjadi kesalahan, hal itu merupakan persoalan ekosistem yang melibatkan emiten, auditor (KAP), hingga otoritas pasar modal, bukan hanya satu aktor perbankan.
“Dalam kebijakan publik, kegagalan sistem tidak bisa dibebankan hanya kepada satu simpul aktor,” tambah Sekretaris LHKP PWM Jateng tersebut.
Kasus ini dipandang sebagai ujian apakah hukum mampu memisahkan antara kesalahan kebijakan, risiko bisnis, dan korupsi. Putusan pengadilan nanti akan menjadi preseden: apakah hukum melindungi keputusan profesional yang diambil dengan itikad baik atau justru mempersempit keberanian pengambil kebijakan di sektor strategis.
Editor: Al-Afasy
