Kontekstualisasi Ideologi Muhammadiyah dalam Kehidupan Bernegara
Kontekstualisasi Ideologi Muhammadiyah dalam Kehidupan Bernegara
Oleh : Rudi Pramono, S.E. (Ketua MPI PDM Wonosobo)
PWMJATENG.COM – Dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH), Muhammadiyah didefinisikan sebagai gerakan Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah Maqbullah. Muhammadiyah hadir sebagai gerakan dakwah Islam yang menjalankan amar ma’ruf nahi munkar serta tajdid dalam ranah kemasyarakatan.
Sebagai gerakan keislaman, Muhammadiyah mengambil peran yang berbeda dengan partai politik yang bersaing dalam perebutan kekuasaan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah berfungsi layaknya wasit atau hakim yang memastikan agar dinamika politik tetap berada dalam koridor ajaran Islam serta nilai moral dan budaya bangsa. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 104:
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ
Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104)
Namun, jika politik dimaknai sebagai kontestasi kepentingan, maka Muhammadiyah tetap berperan dalam memperjuangkan kepentingan umat dan menjaga kemurnian ajaran Islam. Muhammadiyah secara kritis mengawal kebijakan pemerintah, terutama dalam regulasi yang memengaruhi puluhan ribu amal usahanya yang tersebar luas. Organisasi ini berupaya menjaga agar amal usaha tersebut tidak mengalami tekanan politik atau regulasi yang merugikan.
Baca juga, Menjadi Muslim Produktif: Kunci Kesuksesan Dunia dan Akhirat
Muhammadiyah juga memahami bahwa pemerintah tidak terlepas dari berbagai kepentingan, seperti elektoral, kekuasaan, dan oligarki, yang sering kali berpihak pada keuntungan jangka pendek. Kondisi ini berpotensi mengancam demokrasi dan keadilan rakyat. Oleh karena itu, Muhammadiyah terus mengambil peran dalam politik keumatan dan kebangsaan guna memastikan nilai-nilai keislaman tetap menjadi dasar dalam kehidupan bernegara.
Kondisi politik saat ini menunjukkan banyak tantangan, mulai dari defisit anggaran negara, utang yang meningkat, dominasi oligarki, korupsi yang merajalela, hingga tingginya harga kebutuhan pokok. Selain itu, isu sertifikasi laut serta potensi militerisasi akibat revisi Undang-Undang TNI juga menjadi perhatian serius. Dalam menghadapi situasi ini, Muhammadiyah bersama kekuatan sipil lainnya berupaya mengusung politik nilai secara elegan dan konstitusional.
Para kader Muhammadiyah yang berada di pemerintahan tetap harus bekerja secara profesional sesuai dengan kapasitasnya. Alhamdulillah, beberapa menteri dari Muhammadiyah terpilih dalam kabinet karena profesionalitasnya. Namun, ada pula yang masuk kabinet karena faktor politik, seperti menjadi bagian dari tim sukses. Bagi mereka yang masuk karena kepentingan politik, terutama jika menjabat sebagai pimpinan tertinggi di Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), sebaiknya mempertimbangkan untuk mengundurkan diri.
Pemimpin puncak Muhammadiyah adalah representasi organisasi. Jika terlibat terlalu jauh dalam politik praktis, Muhammadiyah dapat terseret ke dalam pusaran kepentingan politik yang pragmatis dan menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Hal ini dapat menciptakan situasi di mana kawan menjadi lawan hanya karena perbedaan kepentingan. Sebagai organisasi Islam yang memiliki misi dakwah dan tajdid, Muhammadiyah harus tetap konsisten dalam menjaga integritas dan nilai-nilai perjuangannya demi kemaslahatan umat dan bangsa.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
