Kemendikdasmen Bahas 8 Isu Strategis untuk Wujudkan Pendidikan Bermutu bagi Semua
PWMJATENG.COM, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) untuk membahas delapan isu strategis dalam pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta pada Selasa (19/11) dan menghadirkan para praktisi, akademisi, serta narasumber ahli yang membahas kebijakan terkait pendidikan bermutu untuk semua.
Delapan isu utama yang dibahas meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan zonasi, Ujian Nasional (UN) dan Asesmen Nasional (AN), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Masa Depan, pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pendidikan, program Guru Penggerak, implementasi Kurikulum Merdeka, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pengembangan Sekolah Unggul.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, membuka kegiatan tersebut dengan menegaskan bahwa diskusi ini bertujuan menyerap aspirasi publik demi menghasilkan kebijakan yang relevan dan efektif. “Kami berharap masukan dari Bapak dan Ibu sekalian dapat memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan yang berdampak positif bagi dunia pendidikan,” ujarnya.
PPDB dan Zonasi menjadi salah satu isu yang paling banyak menuai perhatian. Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa sistem zonasi perlu dievaluasi agar lebih adil dan efektif. Aktivis pendidikan Tamansiswa, Ki Darmaningtyas, mengusulkan penerapan kebijakan afirmatif yang memberikan prioritas kepada siswa kurang mampu di sekitar sekolah negeri. Namun, ia menekankan perlunya kombinasi jalur seleksi lain, seperti nilai akademik dan tes, untuk menjaga kualitas.
SMK Masa Depan juga menjadi perhatian utama, khususnya terkait perannya dalam mengatasi pengangguran. Widiyaprada Ahli Utama Direktorat SMK, Ade Erlangga, menegaskan perlunya akselerasi standardisasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Ia juga mendorong lulusan SMK untuk memiliki tiga opsi: bekerja, berwirausaha, atau memiliki kompetensi untuk bekerja di luar negeri.
Baca juga, Kolaborasi Pemuda Negarawan untuk Indonesia Maju
Artificial Intelligence (AI) untuk pendidikan dibahas sebagai langkah strategis dalam kurikulum baru. Abdul Mu’ti menyebut AI akan diintegrasikan sebagai mata pelajaran pilihan sejak sekolah dasar, meski tidak diajarkan mulai kelas 1.
Guru Penggerak dan PPPK juga menjadi fokus diskusi. Kemendikdasmen sedang mengupayakan agar guru PPPK yang berasal dari sekolah swasta dapat ditugaskan kembali ke institusi asal mereka. Namun, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya kebijakan redistribusi guru di tingkat nasional untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pendidik.
Diskusi juga menyoroti pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Asesmen Nasional (AN), termasuk pro dan kontra terkait efektivitasnya. Widiyaprada Ahli Utama, Yaya Jakari, menyebutkan bahwa AN perlu didukung dengan data komprehensif untuk memetakan mutu pendidikan secara lebih akurat. “Melalui DKT ini, kami berharap mendapatkan masukan terbaik agar kebijakan pengukuran mutu pendidikan lebih representatif,” katanya.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Tatang Muttaqin, menekankan bahwa pendidikan bermutu adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. “Meskipun banyak capaian dalam pembangunan pendidikan, tantangan seperti akses, kualitas, relevansi, dan tata kelola masih perlu diselesaikan,” jelasnya.
Diskusi ini menghasilkan rekomendasi awal yang akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan lanjutan hingga akhir 2024. Dengan langkah ini, Kemendikdasmen berharap dapat menghadirkan kebijakan yang berdampak luas bagi pengembangan pendidikan nasional.
