Jelang Tahun Politik, Ini Pandangan Ketua PWM Jawa Tengah KH. Tafsir

PWMJATENG.COM, Semarang – Sebagaimana kita pahami, Indonesia akan segera memasuki tahun politik. Muhammadiyah sebagai bagian dari masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif. Hal tersebut disampaikan Ketua PWM Jawa Tengah Dr, KH. Tafsir, M.Ag. saat ditemui di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jawa Tengah, Semarang.

KH. Tafsir menyampaikan bahwa Muhammadiyah secara kelembagaan tetap berposisi netral aktif, tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Namun, Muhammadiyah medorong kader-kader potensialnya untuk berpartisipasi aktif, termasuk melalui partai politik.

“Secara kelembagaan kita menjaga jarak (dengan partai politik). Tetapi secara perorangan (kader), sebagai warga negara harus berpartisipasi aktif pada proses politik. Sehingga kalau ada peluang yang bisa diambil, ya diambil,” ungkap dosen Fakultas Ushulludin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang ini.

Ia menambahkan bahwa Muhammadiyah, khususnya di Jawa Tengah, berpolitik berbasiskan kader bukan kepartaian. Sehingga, jika seorang kader bergabung pada partai politik manapun akan didukung.

Baca juga, Penolakan Ganjar dan Wayan Koster Tidak Apple to Apple dengan Penolakan Sukarno atas Timnas Israel

“Jadi kita sebenarnya berpolitik berbasis kader bukan berbasis partai. Sehingga apapun partainya selama dia kader kita dukung. Makanya kita kan ada (kader) yang di Golkar, ada yang di PAN, yang di PDIP, ada yang di PKS,” imbuhnya.

KH. Tafsir secara tegas mengutarakan bahwa politik adalah suatu entitas yang sangat penting. Hal ini karena politik mengatur tiap-tiap sendi kehidupan masyarakat. Perekonomian, budaya, pendidikan, hukum, dsb diatur oleh kerja-kerja politik.

“Politik itu penting. Jadi, apapun kesehatia kita akan diatur oleh politik. Sebab politik yang mengatur kita, kalau kita tidak ada yang masuk di ranah politik nanti kita diatur orang lain. Maka kita harus mengambil peran, tidak boleh pasif karena kan legislator membuat undang-undang, membuat undang-undang itu yang menentukan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara,” tegas Tafsir.

Ia menambahkan jika warga Muhammadiyah tidak ada yang menjadi legislator, maka nantinya ‘orang lain’ yang akan menjadi legislator, dan bisa jadi produk legislasinya merugikan Muhammadiyah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Editor : M Taufiq Ulinuha