PWMJATENG.COM, Semarang – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Tengah menekan pemerintah agar mengambil sikap tegas terhadap maraknya praktik korupsi di Indonesia. Melalui Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik (HPKP), organisasi mahasiswa itu mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan dekrit perampasan aset koruptor.
Akbar, Kepala Bidang HPKP DPD IMM Jateng, menegaskan bahwa korupsi sudah menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan bangsa. Menurutnya, korupsi tidak hanya sekadar kejahatan keuangan, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
“Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika tidak ditindak tegas, hal ini bisa mempercepat keruntuhan bangsa,” ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi.
IMM Jateng menilai penerbitan dekrit perampasan aset koruptor oleh Presiden Prabowo merupakan langkah strategis sekaligus terobosan berani. Kebijakan itu dinilai menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi yang semakin mengakar.
Akbar menyebut, selama ini pemberantasan korupsi kerap terkesan sebatas jargon. Menurutnya, masyarakat butuh tindakan nyata berupa kebijakan konkret yang dapat mengembalikan rasa keadilan.
“Negara tidak boleh kalah oleh para koruptor. Presiden Prabowo harus berani mengambil langkah bersejarah dengan menerbitkan dekrit perampasan aset. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga menyangkut moral dan masa depan bangsa,” tambahnya.
Ia menilai keberanian kepala negara dalam mengambil kebijakan itu akan menjadi titik balik dalam membangun pemerintahan yang bersih. Menurutnya, keberpihakan kepada rakyat harus ditunjukkan dengan kebijakan yang melindungi kepentingan publik dari para perampok uang negara.
Dalam pandangan IMM Jateng, korupsi merupakan bentuk pengkhianatan yang bisa menghancurkan bangsa dari dalam. Dampaknya tidak hanya pada kerugian finansial, tetapi juga merusak sendi-sendi moral masyarakat.
Baca juga, Mengkritik Pemerintah Lewat Demonstrasi dalam Islam: Antara Kewajiban dan Etika
Akbar menjelaskan, kerusakan akibat korupsi jauh lebih besar dibanding kejahatan lainnya. Kepercayaan rakyat terhadap negara bisa hilang jika korupsi dibiarkan tanpa penindakan serius.
“Korupsi ini tidak bisa dipandang sepele. Ia seperti racun yang menyebar perlahan dan membuat tubuh bangsa rapuh. Jika dibiarkan, kita bisa mengalami kehancuran,” katanya menegaskan.
IMM Jateng juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk bersatu melawan korupsi. Menurut Akbar, partisipasi publik sangat penting untuk menekan praktik kotor itu.
Ia menyebut, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Rakyat harus ikut mengawal, mengawasi, serta mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada keadilan.
“Dengan sinergi bersama rakyat, pemerintah bisa mengembalikan kepercayaan publik. Hanya dengan itu, kita bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.
IMM Jateng menegaskan bahwa langkah mendesak Presiden Prabowo menerbitkan dekrit bukan sekadar dorongan politik, melainkan panggilan moral. Akbar menilai, jika pemerintah benar-benar ingin menghapus budaya korupsi, maka kebijakan perampasan aset harus segera dijalankan.
Ia menambahkan, tanpa langkah berani, praktik korupsi akan terus merajalela dan merugikan rakyat. Oleh karena itu, IMM Jateng berharap pemerintah tidak sekadar mengeluarkan pernyataan, melainkan menunjukkan komitmen nyata dalam kebijakan yang berpihak kepada bangsa.
“Koruptor tidak boleh merasa aman di negeri ini. Aset mereka harus dirampas, dan negara harus menunjukkan keberpihakannya pada rakyat,” pungkas Akbar.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
