Heboh Wacana Kenaikan Tunjangan DPR, IMM Pekalongan: Demokrasi Bukan Investasi Kursi, Tapi Amanah Rakyat
PWMJATENG.COM, Pekalongan – Wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI usai pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2026 kembali memicu kontroversi. Kritik keras datang dari kalangan intelektual muda, termasuk Ketua Umum PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pekalongan Raya, Muhammad Haidar.
Haidar yang baru saja mengikuti Akademi Politik DPP IMM di Surakarta menegaskan bahwa alasan “tingginya biaya politik” tidak dapat dijadikan dalih untuk menambah kesejahteraan finansial anggota dewan.
“Demokrasi tidak boleh dipersempit hanya menjadi ruang transaksi. Ketika kursi DPR dianggap sebagai investasi yang harus balik modal, rakyatlah yang akhirnya menjadi korban dari ongkos politik yang mahal,” ujar Haidar, Jumat (22/8/25).
Menurutnya, masalah utama DPR RI bukanlah soal gaji dan tunjangan, melainkan soal moralitas, akuntabilitas, dan integritas. Ia menyampaikan bahwa pengalaman belajar politik berkemajuan di Surakarta semakin memperkuat keyakinannya terhadap hal tersebut.
Haidar menilai bahwa wacana kenaikan tunjangan akan berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, anggaran negara seharusnya lebih diprioritaskan untuk kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan desa.
Baca juga, Azab bagi Pelaku Korupsi
“Rakyat sedang berjuang menghadapi harga kebutuhan pokok yang tinggi, akses kesehatan yang terbatas, dan lapangan kerja yang sempit. Pada saat yang sama, wakil rakyat justru sibuk memikirkan kesejahteraan diri mereka sendiri. Ini ironi demokrasi,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan tentang efek domino dari biaya politik yang mahal. Menurutnya, hal itu dapat memicu praktik korupsi, memperkuat dominasi oligarki, hingga melemahkan loyalitas wakil rakyat terhadap konstituen.
Karena itu, IMM Pekalongan mendesak DPR untuk lebih fokus pada reformasi politik. Haidar menyebut langkah yang perlu diambil adalah transparansi dana kampanye, pembatasan biaya politik, dan penguatan kaderisasi partai.
“Demokrasi bukan tentang siapa yang punya modal paling besar untuk membeli kursi kekuasaan, tapi tentang siapa yang siap mengemban amanah rakyat dengan integritas,” tegas Haidar.
Ia menambahkan bahwa IMM Pekalongan berdiri bersama rakyat untuk menolak wacana kenaikan tunjangan DPR. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya akan memperlebar jarak antara elite politik dan masyarakat.
“IMM Pekalongan konsisten berpihak pada kepentingan rakyat. Kami menolak segala bentuk kebijakan yang menjauhkan demokrasi dari ruhnya sebagai amanah, bukan transaksi,” tutup Haidar.
Kontributor : Nanang
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
