Gejolak Demonstrasi Meletup di Indonesia, Wakil Sekretaris PWPM Jateng Serukan Suara Kebenaran Tanpa Kekerasan
PWMJATENG.COM, Semarang – Gelombang demonstrasi kembali mengguncang sejumlah daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Aksi massa ini bermula dari kebijakan tunjangan rumah bagi Anggota DPR-RI yang menuai kritik luas. Situasi semakin panas setelah insiden tragis terjadi, ketika sebuah mobil Brimob melindas pengemudi ojek daring hingga meninggal dunia.
Kemarahan publik kian memuncak. Tidak hanya karena kebijakan yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi rakyat, tetapi juga akibat peristiwa yang dianggap sebagai bukti ketidakadilan di lapangan. Sejumlah tokoh kemudian menyampaikan pernyataan yang cenderung tendensius. Alih-alih meredakan suasana, justru memperkeruh keadaan.
Melihat fenomena ini, Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Tengah, Muhammad Taufiq Ulinuha, menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai, kondisi yang sedang bergolak membutuhkan kebijaksanaan dari semua pihak, terutama pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Pemerintah dan aparat harus mampu menahan diri di tengah situasi panas. Jangan sampai langkah-langkah yang diambil justru menambah ketegangan,” ujarnya saat ditemui, Sabtu (30/8).
Menurut Ulinuha, aksi demonstrasi merupakan hak warga negara. Namun, cara penyampaian aspirasi harus tetap mengedepankan nilai kebijaksanaan. Ia mengingatkan, suara kebenaran sebaiknya disampaikan dengan cara-cara yang baik dan arif. “Jangan sampai kekecewaan masyarakat berubah menjadi tindakan kekerasan atau perusakan fasilitas umum,” tegasnya.
Pernyataan tersebut muncul sebagai respons terhadap kondisi lapangan yang belakangan sulit dikendalikan. Banyak pengamat menilai, situasi ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal apabila tidak ditangani dengan hati-hati. Ulinuha menyampaikan, Pemuda Muhammadiyah berkomitmen menjaga suasana agar tetap kondusif.
Baca juga, Hukum Lalai hingga Mengakibatkan Meninggal Dunia dalam Perspektif Islam
Ia menegaskan, kritik terhadap kebijakan pemerintah sah dilakukan. Namun, cara yang dipilih harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika publik. “Kita bisa menyampaikan keberatan tanpa harus melukai atau merugikan pihak lain. Itu yang harus dipegang teguh,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti peran tokoh masyarakat dan elite politik. Menurutnya, mereka memiliki tanggung jawab moral untuk tidak melontarkan pernyataan yang bisa memicu kemarahan publik. Sebaliknya, peran mereka diharapkan dapat meredam gejolak yang terjadi.
“Tokoh publik jangan sampai ikut menambah bara. Saat ini yang kita butuhkan adalah pendingin suasana, bukan sebaliknya,” ungkapnya.
Di tengah meningkatnya eskalasi, Ulinuha menyerukan agar masyarakat tetap bersatu dan fokus pada tujuan bersama, yakni memperjuangkan keadilan secara bermartabat. Ia mengingatkan bahwa perbedaan cara pandang tidak seharusnya membawa bangsa pada perpecahan.
Situasi yang berkembang saat ini, menurutnya, menjadi ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia. Demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota memang memperlihatkan adanya keresahan rakyat, namun di sisi lain, juga menjadi ruang bagi semua pihak untuk belajar mengelola perbedaan dengan cara damai.
PWPM Jawa Tengah sendiri menegaskan siap mengambil peran untuk mengajak generasi muda menyuarakan kebenaran tanpa harus terjebak dalam provokasi. Dengan demikian, energi anak bangsa bisa diarahkan untuk hal-hal yang produktif.
“Kami yakin, jika semua pihak menahan diri, bangsa ini akan mampu melewati masa sulit ini. Jangan biarkan amarah merusak persatuan,” pungkas Ulinuha.
Editor : Ahmad
