PWMJATENG.COM, Semarang – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jawa Tengah mengecam keras tindakan represif aparat keamanan terhadap demonstran dalam aksi penolakan UU TNI di Kota Malang pada 23 Maret 2025. Aksi yang seharusnya berlangsung damai justru diwarnai kekerasan, yang dinilai melanggar konstitusi dan hak asasi manusia (HAM).
DPD IMM Jawa Tengah menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945, Deklarasi Universal HAM, serta UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Kekerasan terhadap demonstran yang berjalan tertib adalah pelanggaran hukum dan pengkhianatan terhadap demokrasi,” tegas Akbar, Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPD IMM Jawa Tengah, Selasa (25/3/25).
Baca juga, Zakat Fitri dalam Pandangan Muhammadiyah: Esensi, Hukum, dan Tata Cara Pembayarannya
Dalam pernyataan resminya, DPD IMM Jawa Tengah menyampaikan empat poin sikap sebagai bentuk protes terhadap insiden tersebut:
- Mengutuk keras tindakan represif aparat terhadap demonstran.
- Mendesak pertanggungjawaban TNI/Polri atas insiden kekerasan yang terjadi.
- Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pelanggaran Pasal 28E UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998.
- Meminta tindakan tegas terhadap oknum pelaku kekerasan, termasuk proses hukum oleh Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim.
DPD IMM Jawa Tengah menekankan bahwa perlindungan terhadap hak berpendapat harus menjadi prioritas dalam negara demokrasi.
“Kami meminta aparat keamanan untuk mengawal demonstrasi secara proporsional, bukan malah menjadi pelaku kekerasan,” tambah Akbar.
Peristiwa ini semakin menyoroti perlunya reformasi dalam penanganan aksi demonstrasi oleh aparat keamanan. DPD IMM Jawa Tengah menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada keadilan bagi para korban.
Kontributor : Akbar
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
