PWMJATENG.COM, Semarang – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang menggelar rapat paparan laporan akhir Environmental Health Risk Assessment (EHRA) 2025 di ruang rapat Bappeda, Senin (29/9). Agenda ini menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meneguhkan komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.
Rapat dipimpin oleh Johanes dari Bappeda. Hadir dalam kesempatan tersebut berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Kesehatan, PDAM Tirta Moedal, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, serta Dinas Perumahan dan Permukiman. Kehadiran lintas instansi ini memperlihatkan adanya kolaborasi nyata dalam merumuskan strategi sanitasi Kota Semarang ke depan.
Dalam forum itu, Ika sebagai penyaji utama memaparkan garis besar hasil kajian EHRA 2025. Menurutnya, data yang terkumpul menggambarkan kondisi riil sanitasi perkotaan, mulai dari akses air bersih, pengelolaan sampah, hingga persoalan drainase. Beberapa dinas kemudian menanggapi dengan masukan berdasarkan tantangan yang dihadapi di lapangan.
Perwakilan Dinas Kesehatan menyoroti perlunya peningkatan akses layanan air bersih di wilayah padat penduduk. Sementara, Dinas Lingkungan Hidup menekankan pentingnya memperkuat sistem pengelolaan sampah agar lebih terintegrasi. Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum menegaskan perlunya revitalisasi drainase perkotaan yang kerap menjadi sumber genangan saat musim hujan.
Konsultan kajian, Deden Istiawan, yang juga dosen RPL ITESA Muhammadiyah Semarang, memberikan penekanan khusus pada fungsi EHRA sebagai dasar perencanaan. Ia menegaskan bahwa dokumen ini tidak sekadar laporan, tetapi merupakan instrumen penting bagi pemerintah.
Baca juga, Cara Berbakti kepada Orang Tua yang Telah Meninggal Dunia
“EHRA adalah instrumen krusial yang menyediakan gambaran komprehensif tentang kondisi sanitasi perkotaan. Data yang dihasilkan menjadi landasan utama bagi Pemkot Semarang untuk menentukan prioritas pembangunan, sehingga intervensi benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Deden.
Ia juga menambahkan bahwa proses kajian ini bukan hanya soal pengumpulan data, melainkan juga membangun kesadaran bersama. “Sanitasi tidak bisa ditangani oleh satu sektor saja. Perlu keterlibatan lintas instansi dan partisipasi aktif masyarakat agar program yang disusun dapat berjalan efektif di lapangan,” imbuhnya.
Bappeda Kota Semarang memastikan bahwa hasil EHRA 2025 akan dijadikan acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah. Dokumen tersebut antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Johanes menekankan bahwa langkah ini diambil untuk menjamin arah pembangunan sanitasi lebih terukur dan konsisten. “Harapannya, kolaborasi lintas dinas yang terjalin hari ini bisa terus diperkuat. Dengan begitu, strategi sanitasi Kota Semarang tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terasa dampaknya bagi warga,” ujarnya menutup rapat.
Melalui pelaksanaan EHRA 2025, Kota Semarang meneguhkan komitmennya sebagai kota yang peduli pada isu kesehatan lingkungan. Hasil kajian ini juga mendukung target nasional menuju sanitasi aman dan berkelanjutan.
Langkah yang diambil oleh pemerintah daerah, bersama dukungan akademisi dan masyarakat, menjadi cerminan bahwa pembangunan sanitasi tidak sekadar program teknis. Lebih dari itu, sanitasi merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan warga secara menyeluruh.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
