Dinilai Sering Menimbulkan Kesalahpahaman, PWM Jateng Ingkatkan Kemampuan Komunikasi Politik para Pejabat Publik
PWMJATENG.COM, Semarang – Dalam beberapa waktu terakhir, publik Indonesia digemparkan oleh sejumlah pernyataan dan kebijakan dari para pejabat yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Bahkan, sebagian kebijakan tersebut dianggap justru menyulitkan kehidupan masyarakat. Situasi ini diperparah oleh komunikasi politik yang buruk dan kerap menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Zakiyuddin Baidhawy, angkat bicara mengenai fenomena ini. Ia menilai, pejabat seharusnya memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik atau setidaknya didampingi oleh juru bicara yang mumpuni. Menurutnya, hal ini sangat penting agar isu-isu sensitif dapat dijelaskan secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.
“Pejabat perlu belajar komunikasi politik, setidaknya memiliki juru bicara yang punya talenta komunikasi publik,” tegas Zakiyuddin, Jumat (15/8/25). Ia menambahkan, penggunaan bahasa yang sederhana dan akrab bagi masyarakat awam dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman maupun polemik yang tidak perlu.
Baca juga, Modal Rohani dan Jasmani Umat Islam dalam Pandangan Ketua PWM Jateng Tafsir
Zakiyuddin juga mengingatkan bahwa pernyataan publik dari pejabat sering kali menjadi rujukan media dan masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta setiap pejabat berhati-hati dalam memilih diksi, menyampaikan data, serta membangun narasi kebijakan. Ia menilai, komunikasi politik yang buruk dapat memperkeruh suasana, bahkan memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
“Ketika pejabat berbicara, publik akan mendengarkan. Masalahnya, kalau yang disampaikan justru membingungkan atau menyakiti perasaan rakyat, kepercayaan publik akan runtuh,” ujarnya. Ia mencontohkan, sejumlah pernyataan yang viral belakangan ini justru memunculkan kesan bahwa pejabat kurang memahami penderitaan masyarakat.
PWM Jawa Tengah, lanjut Zakiyuddin, mendorong setiap pejabat untuk membangun kedekatan emosional dengan rakyat melalui komunikasi yang jujur, terbuka, dan empatik. Ia menegaskan, strategi komunikasi publik yang tepat tidak hanya memengaruhi persepsi masyarakat, tetapi juga dapat memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil.
“Kalau kebijakannya baik, tetapi komunikasinya buruk, maka yang muncul di publik adalah penolakan. Padahal bisa jadi, kebijakan itu sebenarnya bermanfaat,” katanya. Ia menilai, banyak kebijakan yang akhirnya menuai kritik keras hanya karena disosialisasikan dengan cara yang salah.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
