PWMJATENG.COM, Yogyakarta – Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menyuarakan keprihatinannya terhadap kesejahteraan hakim di Indonesia. Ia berharap agar para hakim tidak diabaikan oleh pemerintah terkait hak-hak mereka. Menurut Busyro, kesejahteraan adalah faktor penting yang mendukung kinerja profesional seorang hakim, terutama dalam menjalankan tugas-tugas berat yang seringkali mengharuskan mereka bekerja lembur.
“Bagaimanapun kesejahteraan hakim itu penting sekali. Mobilitas dan kesehatan mereka tak bisa dipisahkan dari kesejahteraan. Jika tidak ada jaminan kesehatan yang memadai, ini bisa disebut sebagai penzaliman terhadap hakim,” ujar Busyro pada Selasa (8/10/2024).
Busyro kemudian membagikan pengalamannya saat menjabat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2010-2014. Ia menjelaskan bahwa saat itu ada peraturan internal di KPK terkait kesejahteraan pegawai, yang disetujui oleh pemerintah, terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pegawai KPK, kecuali jaksa dan hakim yang diperbantukan, diberi penggajian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai negeri pada umumnya.
Baca juga, Sudah Cerai? Penuhi Kewajiban Ini!
“Berlaku penggajian at cost di KPK. Kebutuhan pegawai dicukupi dari berbagai sisi agar mereka tidak mengalami demoralisasi akibat kesejahteraan yang kurang,” ungkapnya. Busyro menambahkan bahwa meski ada selisih gaji yang lebih tinggi, pegawai KPK dilarang keras menerima uang dari luar, termasuk suap, dan jika melanggar, akan dikenai sanksi tegas.
“Memang ada kenaikan gaji, tapi itu untuk menjaga moralitas mereka. Namun, dengan aturan yang ketat, tidak boleh menerima uang dari pihak luar, dengan sanksi yang sangat tegas,” lanjutnya.
Menurut Busyro, aturan seperti yang diterapkan di KPK bisa menjadi acuan untuk memperbaiki kesejahteraan hakim di Indonesia. Dengan demikian, para hakim dapat bekerja lebih profesional tanpa terbebani oleh masalah ekonomi. Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah dan lembaga terkait dalam mendengarkan aspirasi para hakim.
“Problem kesejahteraan ini berkaitan dengan kepastian kebijakan kenegaraan, baik dari DPR, Mahkamah Agung (MA), maupun pemerintah. Saya berharap Menteri PAN-RB, Menteri Keuangan, Setneg, dan MA mempertimbangkan aspirasi para hakim. Kesejahteraan hakim sangat penting agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik,” kata Busyro menutup pernyataannya.
Editor : M Taufiq Ulinuha
